Bani Amin dan Hamazon, warga Desa Sukamerindu. (foto. rahman jasin)

Kata Amir Hamzah
‘’Kami Berharap Jaksa Usut Tuntas Pengelolaan DD/ADD Sukamerindu’’

KEPAHIANG –  Tokoh masyarakat Desa Sukamerindu, Kepahiang berharap, dugaan penyimpangan pengelolaan dana DD/ADD Tahun 2016, 2017 dan 2018 dapat diusut tuntas Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang.

‘’Indikasi dugaan penyimpangan pengelolaan dana DD/ADD Desa Sukamerindu tahun 2016, 2017 dan 2018 itu sudah kita sampaikan ke Kejari, makanya, kami berharap laporan kami itu dapat diusut tuntas,’’ ungkap Amir Hamzah dan Bani Amin, pemuka masyarakat Desa Sukamerindu kepada potretbengkulu.com.

Dikatakan, salah satu indikasi penguat dugaan penyimpangan dana DD/ADD itu adalah hasil audit tim Inspektorat Daerah Kepahiang.

‘’Dari pemeriksaan yang dilakukan tim Inspektorat Daerah Kepahiang ditemukan sekitar Rp 703 juta dana DD/ADD 2016, 2017 dan 2018 yang tidak dilengkapi bukti pengeluaran atau penggunaannya. Setiap tahun Desa Sukamerindu mendapat kucuran dana DD/ADD senilai Rp 1,5 miliar,’’ lanjut Amir Hamzah.

Didalam pengelolaan dana DD/ADD itu ada indikasi rekayasa. Salah satunya adalah, ada daftar nama-nama warga yang dicatut sebagai pekerja penerima upah. Sementara warga tidak tahu jika namanya dicantumkan sebagai pekerja penerima upah. Salah satu nama warga yang dicatut itu adalah Hamazon. Pekerjaan yang dilaksanakan dengan dana DD/ADD itu diantaranya pembangunan 2 jembatan di Dusun II dan III. Serta pembanguna jalan rabat beton

Sebelumnya,  Plt Inspektur Inspektorat Daerah Kepahiang, Hairah Heryani, mengakui tim Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan DD-ADD Desa Sukamerindu tahun 2016, 2017 dan 2018.

‘’Pada pemeriksaan pertama, memang kita menemukan dana yang tidak dilengkapi bukti pengeluaran senilai Rp 703 juta. Tapi, pada pemeriksaan kedua nilainya sudah tidak Rp 703 juta lagi. Karena ada pengeluaran yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dilengkapi bukti pengeluaran,’’  tutur Hairah.

Selain itu, Hairah juga menyebutkan bahwa  fisik pekerjaan yang dilaksanakan melalui dana DD-ADD 2016, 2017 dan 2018 itu ada.

‘’Hasil pembangunannya ada dan tidak fiktif. Tapi, kita belum mengaudit apakah fisik yang dibangun sesuai dengan dana yang dikeluarkan atau tidak. Karena untuk mengaudit itu diperlukan tenaga ahlinya,’’ kata Hairah.

Ketika dikonfirmasikan,  Kajari Kepahiang, Ridwan melalu Kasi Pidsus, Riky Musrizah, SH, MH enggan memberikan penjelasan terkait upaya yang dilakukan.

‘’Saya no coment,’’ katanya singkat. (rjs)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*