Bani Amin dan Hamazon, warga Desa Sukamerindu. (foto. rahman jasin)

Pengelolaan DD-ADD Sukamerindu Dilaporkan ke Jaksa

KEPAHIANG – Pengelolaan dana Desa Sukamerindu, Kepahiang tahun 2016, 2017 dan 2018 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang.

‘’Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kepahiang ditemukan kerugian negara senilai Rp 703 juta atas pengelolaan ADD-DD tahun 2016, 2017 dan 2018. Atas dasar ini kita melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Kepahiang,’’ ungkap Amir Hamzah didampingi Bani Amin, pemuka masyarakat Sukamerindu kepada potretbengkulu.com.

Dikatakan, temuan kerugian negara senilai Rp 703 juta itu terungkap dari hasil pemeriksaan tim Inspektorat Daerah Kepahiang. Karena pengeluaran dana  tidak dilengkapi dengan bukti bukti pengeluaran atau penggunaannya.

‘’Saat itu, Kades diberi tenggang waktu untuk mengembalikan kerugian negara itu hingga 30 Desember 2019. Tapi, sampai saat ini belum juga disetor ke negara,’’ sambung Amr Hamzah.

Selama 2016, 2017 dan 2018, Desa Sukamerindu mendapat kucuran dana DD-ADD senilai Rp 1,5 miliar per tahun. Dana itu digunakan untuk membangun 2 jembatan yakni jembatan di Dusun III dan II. Serta pembangunan jalan rabat beton.

‘’Yang lebih aneh lagi, ada puluhan namanya dicatut sebagai pekerja yang melaksanakan pembangun jembatan dan rabat beton. Padahal, warga warga itu tidak pernah ikut kerja tapi dicantumkan dalam daftar pekerja dan penerima upah kerja. Sedangkan warga tidak tahu dan tidak pernah menandatangani daftar pekerja dan penerima upah kerja itu. Kini, beberapa warga yang tercantum dalam daftar pekerja itu sudah dimintai keterangan di kejaksaan. Salah satunya adalah Hamazon,’’ ujar Amir Hamzah.

Sementara Plt Inspektur Inspektorat Daerah Kepahiang, Hairah Heryani, mengakui tim Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan DD-ADD Desa Sukamerindu tahun 2016, 2017 dan 2018.

‘’Pada pemeriksaan pertama, memang kita menemukan dana yang tidak dilengkapi bukti pengeluaran senilai Rp 703 juta. Tapi, pada pemeriksaan kedua nilainya sudah tidak Rp 703 juta lagi. Karena ada pengeluaran yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dilengkapi bukti pengeluaran. Kita sudah memberikan kesempatan agar temuan itu dikembalikan. Tapi, sampai saat ini belum juga dikembalikan Kades,’’  tutur Hairah.

Selain itu, Hairah juga menyebutkan bahwa  fisik pekerjaan yang dilaksanakan melalui dana DD-ADD 2016, 2017 dan 2018 itu ada.

‘’Hasil pembangunannya ada dan tidak fiktif. Tapi, kita belum mengaudit apakah fisik yang dibangun sesuai dengan dana yang dikeluarkan atau tidak. Karena untuk mengaudit itu diperlukan tenaga ahlinya,’’ kata Hairah.

Ketika dikonfirmasikan,  Kajari Kepahiang, Ridwan melalu Kasi Pidsus, Riki Musrizah, SH, MH enggan memberikan penjelasan terkait upaya yang dilakukan.

‘’Saya no coment,’’ kata Riki singkat. (rjs)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*