Koordinator Komisi III DPRD Kepahiang, Andrian Defandra menyerahkan cindermata kepada rombongan DPRD Batanghari, Jambi.

Dewan Terima Kunjungan DPRD Batanghari

KEPAHIANG– DPRD Kepahiang menerima koordinasi dan konsultasi Komisi III DPRD Batanghari, Jambi Senin, (26/10).

Koordinasi dan konsultasi DPRD Batanghari ini dipimpin  Koordinator Komisi III DPRD Batang Hari yang juga Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin ,S.Pd.I. Rombongan diterima Koordinator Komisi III DPRD Kepahiang, Andrian Defandra,M.Si didampingi anggota komisi III Candra dan Hendri,A.Md.

Disampaikan Ilhamuddin,S.Pd.I  didampingi Ketua Komisi III DPRD Batanghari,  Azizah,SE bahwa maksud dan tujuan kedatangannya ke DPRD kepahiang beserta anggota Komisi III adalah dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pembahasan Raperda APBD Batanghari  tahun 2021 dan menyiasati Pendapatan Asli Daerah yang menurun imbas bencana non alam corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Saya bersama ketua komisi III ibu Azizah beserta rombongan ini melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pembahasan APBD tahun 2021,juga berkoordinasi terkait capaian PAD yang saat ini mengalami penurunan drastis imbas covid-19 ini,kita mencari cara bagaimana dalam menyiasati hal ini dengan melakukan koordinasi dan konsultasi kesini”,sampai Ilhamuddin.

Andrian Defandra saat menerima kunjungan DPRD Batanghari.

Sedangkan Wakil Ketua I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra,M.Si bahwa kita menyambut baik kedatangan pimpinan dan anggota DPRD Batanghari Provinsi Jambi untuk berkonsultasi.

Diterangkannya terkait pembahasan Raperda APBD Tahun 2021 kabupaten kepahiang baru akan dijadwalkan pada 02 nopember 2020 yang akan datang, hal ini akan dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat badan musyawarah DPRD dan menyikapi penurunan Pendapatan asli daerah yang menurun imbas covid-19 tentu dialami oleh seluruh daerah di indonesia dan hal ini menjadi permasalahan nasional yang harus disikapi secara serius,Sampainya.

“Target PAD Kepahiang tahun 2020 adalah sebesar Rp 39 miliar yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah,dampak dari pandemi bencana non alam ini membuat daerah melalui kebijakan memberikan keringanan pada masyarakat yang wajib retribusi,sehingga total target ini menurun,hingga saat ini PAD yang tercapai baru diangka 22 Milyar,harapan kita dengan waktu yang tersedia target ini dapat kembali dicapai,kita sudah melakukan koordinasi kepada BKD kepahiang untuk memaksimal kan target ini,’’ kata andrian.

Ditambahkannya terkait sumber dan peningkatan PAD,kabupaten kepahiang sudah memiliki perda ripparkab dimana sektor pariwisata menjadi salah satu sumber PAD baru, untuk itu kita sudah menganggarkan dalam KUA PPAS yang sudah disepakati dan disahkan dalam rangka peningkatan PAD melalui pengembangan pariwisata dengan merencanakan pembangunan waterpark dikawasan kebun teh kecamatan kabawetan,hal ini diyakini dapat menjadi salah satu sumber dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten kepahiang.

Dilanjutkan andrian terkait penyusunan anggaran dengan perubahan Simda ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga mempengaruhi keterlambatan ini, dimana penginputan anggaran dengan kodefikasi sesuai kode rekening, nomenklatur pada aplikasi ini menyebabkan OPD harus berhati hati karena dengan server yang terkoneksi pada kemendagri tentu apa yang sudah dicantumkan dan diinput tidak dapat di rubah lagi.

” Kita tetap optimis dengan waktu tersedia dapat melakukan pembahasan hingga pengesahan Raperda APBD tahun 2021 ini Satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir sesuai dengan peraturan perundangan,’’pungkas Andrian.(rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*