KPU Kepahiang gelar Rakor pelayanan pers, pukul 10.00 WIB, Kamis, 8 Oktober 2020. (foto. rahman jasin)

KPU Gelar Rakor Pelayanan Pers

 KEPAHIANG–  KPU Kepahiang menggelar Rakor Informasi  (pelayanan pers) Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kepahiang 2020, pukul 10.00 WIB, Kamis, (8/10).

Rakor yang dipimpin Ketua KPU Kepahiang, Mirzan P Hidayat didampingi komisioner KPU, Supran Effendi itu diikuti para ‘’kuli tinta’’ media cetak dan elektronik yang bertugas di wilayah Kepahiang. Materi yang disampaikan terkait pelaksanaan tahapan pemilihan.

‘’Saat ini KPU sedang mencetak alat peragam kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) 2 paslon Bupati-Wabup. Terdiri dari  10 baliho berukuran 4 x 3 meter, 320 umbul-umbul berukuran, 1,15 X 5 meter dan 468 spanduk berukuran 1,5 x 7 meter. Ditambah bahan kampanye (BK) berupa 99.000  brosur, 99.000 pamplet, 99.000 selebaran dan 99.000 poster. Baliho, Spanduk dan umbul-umbul dicetak di Bengkulu. Sedangkan pamphlet, brosur, selebaran dan poster dicetak di Curup. Selain itu, kedua paslon boleh mencekat APK dan BK sebanyak 200 persen dari  jumlah yang disepakati,’’ jelas Mirzan.

Ketua KPU Kepahiang, Mirzan P Hidayat bersama komisioner, Supran Efendi saat menyampaikan materi, Kamis, 8 Oktober 2020. (foto. rahman jasin)

Dikatakan, APK dan BK akan diserahkan kepasa kedua Paslon. Yakni, Ujang Syarifudin – Firdaus Djailani dengan nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2, Hidayatullah Sjahid-Zurdi Nata. ‘’Pemasangan APK dan BK kita serahkan sepenuhnya kepada kedua paslon. APK tidak diperbolehkan dipasang di beberapa lokasi. Seperti, Kawasan kalur hijau di Kota Kepahiang. Rumah ibadah, TPU, sarana Pendidikan, pohon dan fasilitas umum milik pemerintah,’’ ujar Mirzan.

Pemasangan APK Paslon di luar lokasi larangan itu lanjut Mirzan  harus mendapatkan izin dari pemilik lokasi. Misalnya APK akan dipasang di depan rumah penduduk. Tentu harus mendapat izin dari pemilik rumah.

‘’APK yang dipasang kedua paslon akan dipantau Bawaslu. APK yang dipasang di lokasi larangan akan ditertibkan Bawaslu,’’ katanya.

Para jurnalis saat mengikuti Rakor Pelayanan Pers di KPU Kepahiang, Kamis, 8 Oktober 2020. (foto. rahman jasin)

Selain itu, Mirzan juga menjelaskan bahwa KPU tidak mengatur jadwal kampanye kedua paslon. ‘’Dalam pemilihan ini tidak ada kampanye rapat umum di lokasi terbuka. Yang diperbolehkan adalah kampanye pertemuan terbatas dengan beberapa persyaratan. Seperti paslon tetap mematuhi protocol kesehatan. Jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang atau 50 persen dari kapasitas lokasi.

‘’Jadi silahkan paslon mengatur jadwal kampanyenya. Tapi, sampaikan saat ini KPU baru menerima pemberitahuan dari Polres terkait izin kampanye yang diterbitkan untuk Paslon No urut 2. Yakni, 1 surat urat tanda terima pemberitahuan (STTP) untuk 3 lokasi,’’ papar Mirzan.

Kepada para wartawan Mirzan dan Supran Effendi meminta agar para wartawan dapat meliput pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak 2020. Termasuk pelaksanakan debat public yang akan dilaksanakan KPU bekerjasama lembaga penyiaran public. ‘’Debat kandidat ini alan kita laksanakan 3 kali,’’ demikian Mirzan P Hidayat. (rjs)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*