Kasat Intel Polres, AKP. Rufaiceh, SH saat menyampaikan materi terkait teknis dan tatacara penerbitan izin kampanye.

Dari Sosialisasi Kampanye KPU
ASN Boleh Hadiri Kampanye

KEPAHIANG– KPU Kepahiang menggelar sosialisasi pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Wabup di masa pandemi Covid-19 2020. Sosialisasi digelar di Hotel Umroh pukul, 09.00 WIB, Jumat, (25/9).

Sosialisasi dibuka Ketua KPU Kepahiang, Mirzan P Hidayat didampingi Ikrok dan Supran Efendi. Serta dihadiri LO dan parpol pengusung Paslon Ujang – Daus dan Dayat – Nata. Parpol pengusung serta para camat, Polres, TNI dan Dinas Kominfo, Satpol PP dan BPBD. Sosialisasi menampil beberapa narasumber. Diantaranya, Kasat Intel Polres Kepahiang, AKP. Rufaiceh, SH.

Usai pembukaan dilanjutkan dengan penyampaian materi pengawasan pemilihan yang disampaikan Zainal dari Bawaslu Kepahiang yang dipandu Komisioner KPU Kepahiang, Ikrok dan Supran Effendi.

Ketua KPU, Mirzan P Hidayat saat menyampaikan materi.

KPU gelar sosialisasi pelaksanaan kampanye pemilihan bupati-wabup di masa pandemi covid-19 di Hotel Umroh, Jumat, 25 September 2020. (foto.rahman jasin)

‘’Tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan pemilihan. Untuk itu, Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan. Tujuannya agar pemilih dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,’’ kata Zainal.

Saat ini lanjut Zainal, Bawaslu telah memiliki 23 kader pengawasan partisipatif yang sudah mendapat pelatihan di sekolah kader pengawasan.

Peserta sosialisasi. (foto. rahman jasin)

‘’Ada beberapa jenis kampanye yang harus diawasi. Yakni, pertemuan terbatas atau tatap muka maksimal dihadiri 50 50 dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Penyebaran alat peraga dan bahan kampanye lain. Serta debat publik kandidat,’’ tuturnya.

Peserta sosialisasi. (foto.rahman jasin).

Selain itu, Zainal juga menyampaikan paslon dilarang melaksanakan kampanye rapat umum. Lokasi yang dilarang dijadikan lokasi kampanye. Seperti masjid dan tempat ibadah, RSUD dan sarana kesehatan lain, gedung pemerintah, sekolah. Sedangkan Alat peraga kampanye (APK) dilarang dipasang di rumah ibadah, gedung pemerintah, sekolah, pohon, dan taman kota,’’ ujarnya.

Peserta sosialisasi. (foto.rahman jasin)

Zainal juga menjelaskan, aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa tidak dilarang untuk menghadiri kampanye. ‘’Hanya saja, ASN yang hadir harus pasif. Artinya ASN dilarang ikut mempromosikan Paslon atau mengajak massa untuk memilih Paslon. Seluruh pelanggaran dalam tahapan kampanye ini ada sanksi hukumnya,’’ papar Zainal.

Kasat Intel Polres Kepahiang, AKP. Rufaiceh, SH memaparkan proses penerbitan sura izin kampanye. ‘’Surat izin pemberitahuan kampanye disampaikan ke Polres, Polsek, KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol. Kampanye yang dilaksanakan setelah mendapat izin dari Polres. Tanpa izin maka kampanye akan dibubarkan. Yang tidak perlu izin adalah penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media sosial,’’ kata Kasat.

Ketua KPU Kepahiang, Mirzan P Hidayat menyampaikan mekanisme kampanye. Termasuk, kampanye melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. termasuk pelaksanaan debat publik. ”KPU juga akan mencepat APK. Paslon bisa mencetak bahan kampanye seperti payung, topi dan baju kaos. hanya saja harga satuannya maksimal Rp 60.000. Paslon boleh juga mencetak alat pelindung diri seperti maskes dan sarung tangan,” kata Mirzan.

”KPU akan mencetak 3 baleho paslon per kabupaten, 10 umbul-umbul paslon per kecamatan dan 2 spanduk per desa. Paslon juga boleh membuat APK sebanyak 200 persen dari jumlah yang disepakati,” demikian Mirzan.

Hingga berita diturunkan pukul 11.15 WIB,  sosialisasi masih berlangsung.(rjs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*