Mantan anggota Banggar DPRD Kepahiang, Ahmad Rizal selaku pemilik dan penjual lahan Kantor Camat Tebat Karai, usai diperiksa jaksa, Selasa, 22 September 2020. (foto. rahman jasin)

Kata Ahmad Rizal
‘’Saya Terima Pembayaran Lahan itu Rp 1.06 Miliar’’

KEPAHIANG–  Penyidikan dugaan korupsi dibalik pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai tahun 2015 terus berlanjut,  Selasa, (22/9).

Dari pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB, tim Pidsus Kejari Kepahiang telah memeriksa 2 saksi. Mereka adalah, mantan anggota Banggar DPRD Kepahiang, Drs.Ahmad Rizal selaku pemilik dan penjual lahan Kantor Camat Tebat Karai itu. Serta Agus Suprianto selaku PPTK pengadaan lahan seluas 8.850 M2 itu.

Usai diperiksa tim Pidsus, Ahmad Rizal mengaku telah menerima pembayaran atas lahan seluas 8.850 M2 senilai   Rp 1.06 miliar. Hal itu disampaikan Rizal seusai diperiksa tim Pidsus Kejari Kepahiang, pukul 15.00 WIB, Selasa, (22/9).

‘’Anggaran pengadaan lahan kantor camat itu telah disetujui Banggar senilai Rp 1,2 miliar. Terus ditambah sisa anggaran Rp 350 juta. Jadi, total anggaran mencapai Rp 1,5 miliar. Lalu, dana dibelikan lahan milik saya senilai Rp 1.06 miliar. Padahal sebelumnya, saya minta seharga Rp 2 miliar. Tapi setelah nego dengan Pak Aksa dari KJPP, maka, kita sepakati Rp 1.06 miliar,’’ jelas Ahmad Rizal.

Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Riky Musriza, SH,MH. (foto. rahman jasin)

Sebelumnya lanjut Ahmad Rizal, tim KJPP, Aksa Nurdin sempat mempertanyakan alasan Rizal menetapkan harga jual Rp 2 miliar.

‘’Saya jelaskan bahwa lahan saya ini lokasinya strategis dan ekonomis. Strategis karena berada di  pinggir jalan lintas Kepahiang – Bermani Ilir. Serta ekonomis karena di atas lahan itu  banyak tanaman produktif. Seperti kelapa, durian dan duku. Bahkan, ada kolam dengan sumber mata air besar yang bisa dijadikan bahan baku pembuatan air minum kemasan. Makanya, saya hargai Rp 2 miliar. Namun, Pak Aksa saat itu sempat menyatakan harga Rp 2 miliar itu terlalu mahal. Akhir nego disepakati Rp 1,2 miliar dan setelah dipotong pajak akhirnya saya menerima Rp 1,06 miliar. Jadi, tidak ada mark up dalam proses jual beli tanah itu,’’ ujar Rizal.

Sementara Kajari Kepahiang, Ridwan, SH melalui Kasi Pidsus, Riky Musriza, SH, MH usai memeriksa Ahmad Rizal menjelaskan bahwa Rizal diperiksa dalam kedudukannya sebagai anggota Banggar DPRD Kepahiang sekaligus sebagai pemilik dan penjual lahan.

‘’Rizal mengakui bahwa anggaran yang disetujui Banggar untuk pengadaan lanah itu senilai Rp 1,2 miliar dan setelah dipotong pajak dana yang diterima Rizal senilai Rp 1,06 miliar,’’ kata Riky.

Selain memeriksa Ahmad Rizal, tim Pidsus juga  masih memeriksa PPTK pengadaan lahan itu, Agus Suprianto. ‘’Karena masih dalam proses pemeriksaan maka, kita belum tahu penjelasan yang disampaikan PPTK itu. Yang jelas kita sudah mengantongi nilai kerugian negaranya,’’ tukas Riky.

Dikatakan, total  saksi yang sudah dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dibalik pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai itu sudah mencapai 30 orang.

‘’Besok Rabu, (23/9) kita akan memeriksa 3 anggota Banggar. Sedangkan 1 saksi lain, Aksa Nurdin dari KJPP Jakarta sudah 2 kali kita panggil. Mudah mudahan Senin depan dia sudah bisa memberikan keterangannya,’’ demikian Riky Musriza, SH, MH. (rjs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*