Tersangka ID sesaat akan digiring ke mobil tahanan Kejari untuk dititipkan di Polres Kepahiang, pukul 11.00 WIB, Rabu, 9 September 2020. (foto. rahman jasin)

Dugaan Korupsi Dana Desa 2018
Giliran Kaur Pemerintahan Daspetah I Ditahan Jaksa

KEPAHIANG– Giliran Kaur Pemerintahan Desa Daspetah I, Ujan Mas, ID ditahan Kejari Kepahiang, pukul 11.00 WIB, Rabu, (9/9).

Tersangka ID ditahan dalam dugaan korupsi dana desa 2018. Soalnya, ID bertindak sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa 2018.

‘’Sebelumnya kita sudah menahan Kades Daspetah I, EH yang disidik dalam berkas lain. Kini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Saat ini sudah 68 saksi yang diperiksa dalam berkas tersangka EH. Sedangkan saksi yang diperiksa untuk tersangka ID baru 26 orang. Terdiri dari para pekerja atau tukang, perangkat desa, took material, fasilitator kecamatan dan personel PMD,’’ jelas Kajari Kepahiang, Ridwan didampingi Kasi Pidsus, Riky Musrizah dan Kasi Intelijen, Arya Marsepa.

Dikatakan, dari perhitungan penyidik, total kerugian negara dibalik pelaksanaan 4 paket pekerjaan yang dibiayai dana desa 2018 itu mencapai Rp 278 juta dari total dana kegiatan Rp 800 juta lebih.

Kajari Kepahiang, Ridwan bersama Kasi Pidsus, Riky Musrizah dan Kasi Intel, Arya Marsepa saat memberikan keterangan pers terkait penahanan tersangka ID. (foto. rahman jasin)

4 paket kegiatan yang dibiayai dana desa 2018 itu terdiri dari, pembangunan jalan rabat beton, plat decker, pelapis tebing. Serta pembukaan jalan.

Diakui Kajari, kerugian negara itu  muncul dari beberapa dugaan penyimpangan. Diantaranya, pembukaan badan jalan yang seharus dilaksanakan melalui padat karya dengan dana Rp 186 juta tapi dilaksanakan dengan menggunakan alat berat. Sehingga terjadi selisih pembayar upah senilai Rp 86 juta. Selisih pembayaran inilah yang digunakan tersangka ID untuk kepentingan pribadi.

‘’Sedangkan perbuatan tersangka EH diduga telah merugikan negara senilai Rp 192 juta. Dari 4 paket pekerjaan yang dilaksanakan tahun 2018 itu, hanya pembukaan badan jalan yang dikerjakan. Sedangkan 3 paket lainnya berupa pembangunan jalan rabat beton, plat decker dan pelapis tebing tidak dikerjakan tahun 2018.  Ketiga paket pekerjaan itu baru dilaksanakan EH di tahun 2019 setelah Kades baru mendesak EH untuk menyelesaikan ketiga pekerjaan itu. Jadi sebelumnya ketiga pekerjaan itu sempat difiktifkan,’’ sambung Riky Musrizah.

Kejanggalan lain yang dilakukan tersangka EH adalah, mengelolaan sendiri dana desa senilai Rp 1 miliar lebih. ‘’Sekdes dan bendahara hanya dilibatkan ketika akan melakukan pencairan dana. Karena proses pencairan dana itu harus dibubuhi tanda tangan Sekdes dan bendahara desa. Namun, uangnya langsung dipegang dan dikelola EH. Sedangkan pembuatan SPJ yang diseharus dikerjakan sekretaris desa dan bendahara justru dikerjakan anak kandung EH,’’ ujar Riky.

Perbuatan tersangka EH dan ID dijerat dengan pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 atau pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

‘’Perkara ini mulai kita sidik tangga 22 Juli 2020. Bulan depan kita targetkan perkaranya sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan,’’ demikian Kajari. (rjs)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*