SAHE didampingi kuasa hukumnya, Tarmizi Gumay, SH saat memberikan keterangan pers, Selasa, 21 Juli 2020.

Jadi Tersangka SAHE Ajukan Praperadilan

REJANG LEBONG – Tarmizi Gumay, SH selaku kuasa hukum  bakal calon Bupati-Wabup Rejang Lebong, Drs.Syamsul Effendi,MM – Hendra Wahyudiansyah, SH (SAHE) dari jalur perseorangan telah mendaftarkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Curup, Selasa, (21/7).

Permohonan praperadilan itu disampaikan pasca Polres Rejang Lebong menetapkan Syamsul – Hendra sebagai tersangka dugaan pencatutan KTP dan pemalsuan surat dukungan yang telah disampaikan SAHE ke KPU.

‘’Jam 09.00 tadi, tim penasihat hukum Syamsul – Hendra sudah mendaftarkan permohonan praperadilan dengan register No.1.Pidpra/2020/PN Curup.  Ketua PN Curup telah menunjuk hakim tunggal Ari Kurniawan, SH sebagai hakim yang akan menangani perkara tersebut. Serta dibantu panitera pengganti, AK Bagus, SH. Berdasarkan penetapan hakim terserbut, sidang perdana akan dilaksanakan, Rabu, 29 Juli 2020,’’ ungkap Humas PN Curup, Riswan Herafiansyah, SH, MH kepada potretbengkulu.com.

Sementara Tarmizi Gumay selaku kuasa hukum SAHE dalam konfrensi pers yang digelar di Posko SAHE mengaku sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Polres Rejang Lebong.

‘’Karena sangat menghargai proses hukum itulah kami melakukan perlawanan hukum. Sebab, hukum harus dilawan dengan cara hukum. Untuk itu kami telah melakukan praperadilan atas penetapan tersangka, Syamsul – Hendra. Alhamdulilah sudah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Curup tadi. Dengan perkara No.1/Pidpra/2020/ PN Curup,’’ jelas Tarmizi Gumay.

Tarmizi juga berharap melalui upaya hukum praperadilan ini pihak Polres maupun SAHE harus sama-sama menghargai hukum.

‘’Kami minta Polres menunggu keputusan praperadilan sebagai sarana pengujian yang dilakukan lembaga resmi. Apapun keputusan hakim akan kami patuhi. SAHE patuh dengan keputusan hukum. Karena patuh dengan hukum inilah kita mengambil langkah-langkah hukum. Sidang praperadilan ini akan cepat. Dalam 8 hari sudah selesai putusannya,’’ tutur Tarmizi.

Pasal apa yang dijeratkan? ‘’Pasal 184 UU No 8 Tahun 2015. Intinya tentang memberi keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu yang seolah-olah sah sebagai persyaratan untuk menjadi calon perseorangan bupati-wabup. Perlu saya jelaskan, surat itu sah setelah diplenokan KPU. Karena dalam dukungan ini ada beberapa tahapan setelah diserahkan ke KPU. Baik verifikasi administrasi maupun verifikasi factual. Seluruh dukungan itu akan difaktual tidak ada sample. Misalnya, 1000 dukungan 1000 yang difaktualkan.  Berapa yang mendukung dan berapa yang tidak. Yang tidak mendukung akan di-TMS-kan oleh KPU,’’ papar Tarmizi.

Jadi lanjut Tarmizi, selagi masih dalam tahapan proses, tiba-tiba ada yang melapor. Ini belum bisa. ‘’Ketika orang melapor, siapa  yang dirugikan dan apa yang dirugikannya. Lalu, siapa yang diuntungkan?  Karena ada proses tahapannya, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi factual. Yang tidak mendukung akan digugurkan sebagai pendukung. Ini yang akan kita kaji lewat lembaga resmi,” jelas Tarmizi.

Apakah ini sebagai upaya penjegalan majunya sahe? ‘’Kita melakukan jumpa pers ini paling tidak ada semacam kajian penegasan atas isu yang beredar di masyarakat. Kalau masalah jegal menjegal kami kira bisa iya dan bisa tidak. Kami tidak berpikir seperti itu. Sebab, seluruh lawan main inikan masih ada hubungan keluarga semua. Kalau tidak dari saya keluarga dan Hendra. Makanya, kami tidak menjustice seperti itu. Kita tunggu saja nanti, akan terlihat siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Kini, proses sedang berjalan. Semoga ada secercah harapan dari perjuangan ini betul adanya,’’ tutur Syamsul.

Dalam kondisi ini, Syamsul mengimbau masyarakat, pendukung SAHE, simpatisan, tim dan relawan untuk menyikapi kondisi secara arif dan bijak. Serta tidak memberikan komentar miring yang dapat memperkeruh situasi. Lebih-lebih yang dapat merugikan pendukung SAHE.

‘’Orang boleh saja menilai Sahe seperti ini atau SAHE seperti itu. Tapi, mari kita sama-sama menjaga kondisi dan situasi  yang aman dan kondusif ini jangan sampai kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau dibenturkan dengan pihat tertentu. Jadi, kita berharap masyarakat pendukung untuk tidak berbuat seperti itu. Begitu juga dengan pihak lawan,  dengan segala hormat mari kita professional aja. Kalau ada informasi yang tidak akurat mohon maaf jangan dipublikasikan, jangan memancing mancing suasana karena taruhannya ini besar atas nama kabupaten, bukan sekedar SAHE. Sebab dibelakang kita ada keluarga juga ada relawan, tim dan simpatisan. Mari kita hormati proses hokum yang berjalan. Kita tunggu hasil akhirnya.  Masyarakat jangan melakukan tidakan tidak terpuji. Kita berharap Pilkada dapat berjalan dengan aman tertib dan lancar. Selesai Pilkada ada bupati terpilihnya, masyarakat nyaman dan dapat membangun Rejang Lebong.  Tim bekerja jangan lupa didahului dengan niat dan doa,’’ kata Syamsul.

Syamsul juga mengajak awak media harus bersikap netral. Yakni dengan menyajikan berita berimbang. ‘’Kalau bersifat teknis jangan dipublikasikan tanpa  koordinasi dengan sumber data. Jangan mengecohkan atau menggiring opini kearah yang tidak benar. Karena media juga bertanggungjawab terhadap Rejang Lebong.  Oleh karena itu kita sepakat mengenai pemberitaan ini mari kita bekerjasama, kami tidak akan menutup nutupi demi kepentingan masyarakat dan daerah,’’ kata Syamsul.

Sedangkan Hendra menjelaskan, melalui jumpa pers ini menyatakan bahwa SAHE bukan mangkir dari pemanggilan.

‘’Kan ada panggilan I, II. Kami disini  menunjukan bahwa SAHE  masih ada di Rejang Lebong dan tidak kemana-mana. Karena kami punya kuasa hukum maka, sepenuhnya kami serahkan kepada kuasa hokum untuk  melakuka upaya hokum yang sedang berjalan. SAHE tidak akan lari dari Rejang Lebong dan siap menghadapi situasi apapun,’’ demikian Hendra. (rjs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*