Kuasa hukum perangkat 3 desa, Hardianto, SH dan tim LBH Rejang Lebong saat hearing dengan Komisi I DPRD Rejang Lebong, Kamis, 2 Juli 2020. (foto. rahman jasin)

Kuasa Hukum Perangkat 3 Desa Kecewa Hasil Hearing

REJANG LEBONG – Kuasa hukum perangkat 3 desa yang dipecat serentak, Hardianto, SH dan Indra Syafri, SH dari LBH Rejang Lebong merasa kecewa dengan hasil hearing yang digelar Komisi I DPRD Rejang Lebong, Kamis, (2/7).

‘’Terus terang kita selaku kuasa hukum perangkat Desa Pal 100, Desa Sukarami, Bermani Ulu dan Desa Tanjung Agung, Sindang Beliti Ulu yang dipecat serentak merasa kecewa dengan kesimpulan hearing yang digelar Komisi I. Soalnya, hearing Komisi I yang dipimpin langsung ketua DPRD itu malah mengembalikan permasalahannya untuk diselesaikan di desa. Bukan menelaah regulasi dan pelanggaran regulasi yang mengemuka dalam hearing,’’ kata Hardianto dan Indra Syafri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong kepada potretbengkulu usai hearing.

Hearing dihadiri Camat Bermani Ulu, Sugianto, S.Sos, Camat Sindang Beliti Ulu, Ajikeri, Kepala PMD, Surasi Rifai, Ass.I Setdakab, Pranoto Madjid dan Kapolsek Bermani Ulu, Ipda. Singgih. Para perangkat 3 desa yang dipecat. Serta 3 kades. Yakni, Kades Tanjung Agung, M.Fakri, Kades Sukarami, Heri Herlambang dan Kades Pal 100, Akhmad Zakariadi.

Kepala PMD Rejang Lebong, Suradi Rifai, saat memberikan keterangan pers terkait hearing perangkat 3 desa yang dipecat, Kamis, 3 Juli 2020. (foto. rahman jasin)

‘’Upaya mediasi di desa sudah dilakukan sebelumnya dan menemui jalan buntu. Para pihak bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Makanya kita mencoba meminta Komisi I DPRD untuk menengahi. Karena salah satu peran DPRD akan melakukan pengawasan dan fungsi control. Makanya, kita akan tetap melakukan upaya hokum ke PTUN. Dalam waktu dekat, gugatannya akan kita daftarkan di PTUN Bengkulu untuk menguji apakah langkah pemecatan perangkat desa serentak itu telah memenuhi prosedur atau sebaliknya,’’ papar Hardianto.

Hardianto menyayangkan kebijakan Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husein selaku pemimpin rapat dengar pendapat atau hearing itu tidak memperboleh pers melakukan peliputan jalannya hearing.

‘’Aneh, membahas masalah rakyat pers tidak diperbolehkan meliputnya. Ada apa? Kan masalah yang dibahas dalam hearing itu tidak ada yang bersifat rahasia. Maso pers hanya diizinkan mengambil foto dan setelah itu diminta meninggalkan ruang rapat. Jadi melarang pers meliput hearing itu adalah kebijakan salah kaprah,’’ tutur Hardianto.

Sementara Kepala PMD Rejang Lebong, Suradi Rifai, juga mengakui bahwa hearing yang digelar Komisi I DPRD Rejang Lebong belum menemukan kesimpulan.

‘’Dewan mengambalikan penyelesaian permasalahannya ke desa. Dan dewan menunggu hasil mediasi desa itu selama 3 hari. Kita mediasi di desa juga menemukan jalan buntu, kita menghargai upaya hokum yang dilakukan para perangkat yang diberhentikan Kades itu melalui PTUN,’’  kata Suradi.

Terkait hearing yang dinyatakan tertutup untuk pers itu, Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong, Hidayatullah enggan memberikan komentar. ‘’Pak ketuo yang mimpin, sayo kurang pas menjelaskannya,’’ kilah Hidayatullah. (rjs)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*