Usai hearing para camat foto bersama Waka II DPRD Rejang Lebong Edy Irawan, Rabu, 24 Juni 2020. (foto, rahman jasin)

Dari Hearing Pansus Covid
8 Camat Ngaku Tak Tahu Data Penerima Bantuan Covid

REJANG LEBONG – Setelah sempat ‘’mangkir’’, 8 camat akhirnya memenuhi undangan hearing Pansus Covid-19 DPRD Rejang Lebong, Rabu, (24/6).

Ke-8 camat yang hadir itu terdiri dari Camat Curup Selatan, Rezza Pakhlevie, Camat Curup Timur, Robert Rio Tinto, Camat Curup Utara, Rektor Vande Armada, Camat Curup, Jimmi Ramon, Camat Curup Tengah, Zulkarnain, Camat Bermani Ulu, Sugianto. Ditambah Camat Bermani Ulu Raya, Suko Basuki Wibowo dan Camat Selupu Rejang, Rd. Muhammad Arif Mulyadi.

Hearing dipimpin, Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husein didampingi Waka I, Surya dan Waka II, Edy Irawan. Serta dihadiri Ketua Pansus, M. Ali dan sederet anggota Pansus.

Para Camat ikut hearing dengan Pansus Covid, Rabu, 24 Juni 2020. (foto. rahman jasin)

Pansus meminta penjelasan para camat terkait pendistribusian bantuan Covid. Termasuk, pelaksanaan pengembangan tanaman jagung dikelola Dinas Ketahanan Pangan di wilayah kecamatan.

Para camat kompak mengaku tidak memiliki data warga penerima bantuan Covid. ‘’Bantuan itu hanya transit di Kantor Camat. Jadi pendistribusiannya tidak melakui camat. Tapi, langsung ke desa dan kelurahan,’’ kata Camat Curup Selatan, Rezza Pakhlevie.

Hal senada dilontarkan Camat Curup Tengah, Zulkarnain. ‘’Bantuan beras 5 kg dari DKP itu langsung ke kelurahan dan desa. Bahkan, ada lurah kami yang kebingungan mencari warga penerima bantuan tapi orangnya tidak ditemukan. Tau-tau, orang penerima bantuan itu ada di Lampung,’’ ujar Zulkarnain.

Camat yang mengikuti hearing dengan Pansus Covid, Rabu, 24 Juni 2020. (foto. rahman jasin)

Begitu juga lanjut Zulkarnain, bantuan beras dan telur dari Dinas Sosial. ‘’Kecamatan Cuma tempat transit. Kami tidak tahu data penerima bantuan itu dari mana. Apakah datanya berasal dari TKSK. Sebab, Lurah/Kades dan RT/RW tidak tahu. Akibatnya, masyarakat yang tidak dapat bantuan nuduh dan nyerbu RT/RW. Karena warga menuduh RT/RW yang melakukan pendataan,’’ ujar Zulkarnain.

Selain itu, papar Zulkarnain, bantuan 6 ton beras dan Dinas Tenaga Kerja juga ditaruh di Kantor Camat Curup Tengah. Danpak, Camat terpaksa bayar ongkos pendistribusian beras ke desa dan kelurahan.

‘’Kami minta maaf tidak menghadiri undangan hearing sebelumnya. Sebab, hari itu kami mengawasi penyaluran dana BLT dana desa untuk memastikan dana itu benar-benar diterima masyarakat tanpa potongan. Jadi, bukan karena unsur kesengajaan. Nah data penerima BLT dana desa ini juga kami tidak tahu dari mana,’’ kata Zulkarnain.

Camat Curup Timur, Robert Rio Tinto saat memberikan penjelasan terkait pendistribusian bantuan Covid-19 di DPRD Rejang Lebong, Rabu, 24 Juni 2020. (foto. rahman jasin)

Sedangkan Camat Curup Timur, Robert Rio Tinto mengaku hanya kebagian repot dalam pendistribusian bantuan Covid. ‘’Kalau penerima bantuan pusat seperti bantuan BPNT dan PKH memang datanya sudah terregister bertahun-tahun. Tapi, penerima bantuan dari daerah kita tidak tahu dari mana. Tiba-tiba bantuan nyampe dan dititipkan di kecamatan,’’ tutur Robert.

Sementara Waka II DPRD Rejang Lebong, Edy Irawan, menjelaskan bahwa ongkos angkut bantuan yang disiapkan DKP tergolong besar. Misalnya biaya sewa mobil pick up pengangkut bantuan ke titik bagi di Kantor Camat sebesar 70 juta dan sewa truk Rp.80 juta.

‘’Sebelumnya dalam hearing dengan DKP terungkap bahwa pendistribusian bantuan dilakukan hingga ke desa dan kelurahan. Ternyata hari ini terungkap bantuan hanya sampai ke titik bagi. Sedangkan biaya angkut dari titik bagi di kantor camat hingga ke desa kelurahan ditanggung Kades dan lurah. Ini menjadi catatan kita,’’ demikian Edy Irawan. (rjs)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*