Mahdi Husein

15 Camat Kompak Abaikan Undangan Hearing Pansus Covid

REJANG LEBONG – Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husein merasa prihatin karena undangan hearing yang disampaikan Pansus Covid-19 diabaikan 15 camat. Hearing itu dijadwalkan berlangsung 2 hari, 17 – 18 Juni 2020.

‘’Hari ini, Kamis, (18/6), kita mengundang 8 camat dan sebelumnya, Rabu, (17/6) kita mengundang 7 camat menghadiri hearing pukul 09.00 WIB. Namun, sepertinya ke-15 camat itu kompak tidak hadir tanpa alasan,’’ ungkap Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husein didampingi 2 anggota Pansus, Destriansyah dan Nirwan Paraji kepada potretbengkulu.com.

Sebenarnya lanjut Mahdi, para camat itu akan dimintai penjelasan seputar pelaksanaan bantuan covid di wilayahnya. Namun, tak satupun camat yang mengindahkan undangan Pansus.

Nirwan Paraji. (foto. rahman jasin)

‘’Kita tidak tahu apa alasan para camat tidak memenuhi undangan Pansus. Ketidakhadiran para camat itu ada apa?  Apakah para camat itu sudah tidak lagi menganggap DPRD sebagai lembaga pemerintah. Atau karena factor lain. Soalnya, Pansus sangat memerlukan penjelasan para camat terkait pembagian bantuan warga terdampak covid,’’ lanjut Mahdi.

Idealnya, tutur Mahdi, para camat itu bersikap akomodatif dan tidak mengabaikan undangan Pansus. Soalnya, Pansus tidak bermaksud mencari-cari kesalahan dalam pengelolaan dana Covid-19 senilai Rp 111,4 miliar yang ditangani Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Rejang Lebong.

‘’Pansus hanya ini mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana refocusing itu. Karena salah satu peran dan tugas DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hanya itu saja. Jika pengelolaan dana refocusing itu benar mengapa harus takut dan harus ditutup-tutupi. Tapi, dengan mangkirnya 15 camat itu akan melahirkan beragam spekulasi dan sak wasangka jelek,’’ ujar Mahdi lagi.

Destriansyah. (foto. rahman jasin)

Kendati 15 camat mangkir, namun, papar Mahdi, Pansus Covid-19 tidak akan bersurut langkah dalam mengawasan pengelolaan dana Covid.

‘’Kedepan, kita masih akan mengundang Lembaga di luar gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Diantaranya, tim verifikasi dan PMI. Setelah itu kita akan melakukan sidak ke lokasi  pembangunan dan desa-desa penerima bantuan terdampak covid. Setelah itu baru kita akan mengundang ketua gugus. Jika seluruh pihak yang kita undang nanti juga melakukan tindakan serupa yakni tidak menghadiri undangan hearing maka akan meminta bantuan yudikatif untuk mengundangnya. Setelah itu kita baru akan membuat rekomendasi  hasil temuan Pansus  dan akan kita sampaikan ke pihak yudikatif,’’ demikian Mahdi Husein. (rjs)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*