Edy Irawan HR, SP. (foto. rahman jasin)

Waka II DPRD Prihatin Atas ‘’Sengketa’’ Jabatan ASN

REJANG LEBONG – Waka II DPRD Rejang Lebong, Edy Irawan HR, SP merasa prihatin atas terjadinya ‘’sengketa’’ jabatan ASN di jajaran Pemkab Rejang Lebong.

‘’Aksi saling gugat di PTUN itu seharusnya tidak perlu terjadi jika pelaksanaan rotasi, mutasi, demusi jabatan di  jajaran Pemkab Rejang Lebong dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang benar. Munculnya ketidakpuasan 2 pejabat yang dicopot hingga bergulir ke meja hijau itu membuktikan adanya persoalan dibalik mutasi jabatan,’’ ungkap Edy Irawan.

Idealnya, mutasi jabatan itu dilakukan sesuai mekanisme yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Serta PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

‘’Penilaian kinerja pejabat itu harus dilakukan secara fair. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan. Pencopotan dan penurunan eselon itu tentu ada dasarnya. Misalnya, pejabat bersangkutan telah melakukan tindak pelanggaran disiplin berat.Atau pejabat bersangkutan tidak memiliki kinerja yang baik tapi penilaiannya harus fair. Penjatuhan sanksi administrative itu harus dilakukan sesuai prosedur. Jika tidak, pejabat bersangkutan akan merasa dirugikan. Klimaknys, pejabat itu akan melakukan upaya hokum untuk memperjuangkan hak-haknya seperti yang dilakukan Beni Irawan dan Rahmandani yang saat ini masih menggugat bupati di PTUN Bengkulu,’’ papar Edy Irawan.

Rahmandani dan Beni Irawan. (foto. rahman jasin)

Edy Irawan juga menghargai upaya hukum yang dilakukan Beni Irawan dan Rahmandani. ‘’Negara kitakan negara hokum. Untuk itu negara juga telah menyediakan sarana untuk menguji kebenaran produk tata usaha negara yang dianggap menyalahi prosedur. Di PTUN itu akan terungkap apakah aksi pencopotan kedua pejabat itu telah memenuhi prosedur dan mekanisme yang benar. Atau pencopotan jabatan itu dilakukan atas pertimbangan lain,’’ tuturnya.

Seperti diketahui, 2 pejabat  eselon II yang dicopot dan melakukan perlawanan itu adalah, Beni Irawan, SE, MM yang sebelumnya menjabat Kadis Perindag dan Rahmandani, S.Sos dinonjobkan dari jabatannya sebagai Kepala Perpusda Rejang Lebong terhitung, 8 Oktober 2019 lalu.

‘’Kami tidak pernah melakukan tindak pelanggaran disiplin. Tapi tiba-tiba dinonjobkan. Sanksi yang dijatuhkan bupati itu jelas jelas bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Serta PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin aparatur sipil negara. Ini yang membuat kami berdua merasa keberatan dan mengajukan gugatan di PTUN. Sebab, kami tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin berat. Bahkan, nilai kinerja kami yang tertuang dalam DP3 yang diteken bupati terus meningkat dari tahun ke tahun,’’ ujar Beni Irawan dan Rahmandani kepada potretbengkulu.com.

Dikatakan, sebelum menyampaikan gugatan di PTUN Bengkulu, Beni dan Rahmandani lebih dulu mengadukan nasib ke Komisi Aparatur Negara di Jakarta.

‘’Laporan kami langsung ditindaklanjuti. Terbukti KASN telah menyampaikan rekomendasi No,B-83/KASN/1/2020 tanggal 7 Januari 2020. Dalam rekomendasi yang diteken  Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto itu dijelaskan tentang dugaan pelanggaran system Merit di Pemda Rejang Lebong. Untuk Itu Bupati diminta untuk mengembalikan dan melantik Beni Irawan dan Rahmandani ke jabatan semula. Karena rekomendasi pertama tidak diindahkan Bupati, maka, KASN kembali menyampaikan rekomendasi ke II No. B-814/KASN/3/2020 tanggal 10 Maret 2020. Tapi, surat penegasan KASN itu tidak juga dilaksanakan bupati. Makanya, dengan berat hati kita terpaksa menggugatnya di PTUN,’’ ujar Beni dan Rahmandani.

Kabag Hukum Setdakab Rejang Lebong, Indra Hadiwinata. (foto. rahman jasin)

Beni dan Rahmandani, mengaku tidak akan bersurut langkah. Setelah menggugat di PTUN, kedua pejabat yang diparkir ini bersiap mengajukan gugat secara perdata di Pengadilan Negeri Curup.

‘’Akibat dinonjobkan tidak sesuai prosedur, maka, kita juga berniat menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Curup. Karena, kami telah dirugikan secara materil dan imateril,’’ terang Beni dan Rahmandani.

Sementara Kabag Hukum Setdakab Rejang Lebong,  Indra Hadiwinata, SH selaku kuasa hukum bupati mengaku siap mengajukan bukti-bukti tambahan untuk menangkis gugatan yang diajukan Beni Irawan dan Rahmandani.

‘’Ada 2 hal yang menjadi perdebatan. Pertama soal disiplin ASN sebagaimana diatur PP No 53 Tahun 2010 dan kinerja manajemen ASN yang diatur dalam PP No.11 Tahun 2017. Kita akan memfokuskan masalah kinerja manajemen ASN. Karena, sebelum dinonjobkan, kinerja kedua pejabat itu lebih dulu dievaluasi tim evaluasi kinerja. Khususnya tentang kegiatan, program, pelayanan, dan pengelolaan keuangan OPD yang dipimpin kedua pejabat. Hasil evaluasi tim itulah yang dijadikan dasar bupati untuk menonjobkannya. Ini merupakan kewenangan bupati. Karena di dalam PP No.11 Tahun 2017 dijelaskan bahwa bupati berwenang melakukan pemberhentian jabatan berdasarkan kinerja dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tim evaluasi kinerja. Inilah yang sedang kita uji di PTUN. Hasilnya kita tunggu putusan hakim PTUN nanti,’’ jelas Indra Hadiwinata.

Terkait rencana Beni dan Rahmandani yang akan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Curup, Indra enggan mengomentarinya secara panjang lebar. ‘’Itu hak mereka. Saat ini kita focus menghadapi sidang di PTUN dulu,’’ demikian Indra Hadiwinata. (rjs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*