Rahmandani dan Beni Irawan. (foto. rahman jasin)

Setelah PTUN 2 Pejabat Nonjob Siap Gugat Bupati di PN

REJANG LEBONG – Selain mengajukan gugatan di PTUN Bengkulu, 2 pejabat eselon II Rejang Lebong yang dinonjobkan juga bersiap menggugat bupati secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Curup.

Kedua pejabat eselon II yang melakukan perlawanan itu adalah, Beni Irawan, SE, MM yang sebelumnya menjabat Kadis Perindag dan Rahmandani, S.Sos yang dinonjobkan dari jabatannya sebagai Kepala Perpusda Rejang Lebong terhitung, 8 Oktober 2019 lalu.

‘’Kami tidak pernah melakukan tindak pelanggaran disiplin. Tapi tiba-tiba dinonjobkan. Sanksi yang dijatuhkan bupati itu jelas jelas bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Serta PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin aparatur sipil negara. Ini yang membuat kami berdua merasa keberatan dan mengajukan gugatan di PTUN. Besok, Rabu, (17/6), kita kembali sidang di PTUN dengan agenda penyampaian bukti tambahan. Salah satunya adalah DP3 yang merupakan raport  berisi penilaian atas kinerja kami sebagai ASN. Di dalam DP3 yang diteken Bupati itu nilai kinerja kami terus meningkat,’’ ungkap Beni Irawan dan Rahmandani kepada potretbengkulu.com, Selasa, (16/6).

Dikatakan, sebelum menyampaikan gugatan di PTUN Bengkulu, Beni dan Rahmandani lebih dulu mengadukan nasib ke Komisi Aparatur Negara di Jakarta.

Kabag Hukum Setdakab Rejang Lebong, Indra Hadiwinata. (foto. rahman jasin)

‘’Laporan kami langsung ditindaklanjuti. Terbukti KASN telah menyampaikan rekomendasi No,B-83/KASN/1/2020 tanggal 7 Januari 2020. Dalam rekomendasi yang diteken  Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto itu dijelaskan tentang dugaan pelanggaran system Merit di Pemda Rejang Lebong. Untuk Itu Bupati diminta untuk mengembalikan dan melantik Beni Irawan dan Rahmandani ke jabatan semula. Karena rekomendasi pertama tidak diindahkan Bupati, maka, KASN kembali menyampaikan rekomendasi ke II No. B-814/KASN/3/2020 tanggal 10 Maret 2020. Tapi, surat penegasan KASN itu tidak juga dilaksanakan bupati. Makanya, dengan berat hati kita terpaksa menggugatnya di PTUN,’’ ujar Beni dan Rahmandani.

Beni dan Rahmandani, mengaku tidak akan bersurut langkah. Setelah menggugat di PTUN, kedua pejabat yang diparkir ini bersiap mengajukan gugat secara perdata di Pengadilan Negeri Curup.

‘’Akibat dinonjobkan tidak sesuai prosedur, maka, kita juga berniat menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Curup. Karena, kami telah dirugikan secara materil dan imateril,’’ terang Beni dan Rahmandani.

Sementara Kabag Hukum Setdakab Rejang Lebong,  Indra Hadiwinata, SH selaku kuasa hukum bupati mengaku siap mengajukan bukti-bukti tambahan untuk menangkis gugatan yang diajukan Beni Irawan dan Rahmandani.

‘’Ada 2 hal yang menjadi perdebatan. Pertama soal disiplin ASN sebagaimana diatur PP No 53 Tahun 2010 dan kinerja manajemen ASN yang diatur dalam PP No.11 Tahun 2017. Kita akan memfokuskan masalah kinerja manajemen ASN. Karena, sebelum dinonjobkan, kinerja kedua pejabat itu lebih dulu dievaluasi tim evaluasi kinerja. Khususnya tentang kegiatan, program, pelayanan, dan pengelolaan keuangan OPD yang dipimpin kedua pejabat. Hasil evaluasi tim itulah yang dijadikan dasar bupati untuk menonjobkannya. Ini merupakan kewenangan bupati. Karena di dalam PP No.11 Tahun 2017 dijelaskan bahwa bupati berwenang melakukan pemberhentian jabatan berdasarkan kinerja dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tim evaluasi kinerja. Inilah yang sedang kita uji di PTUN. Hasilnya kita tunggu putusan hakim PTUN nanti,’’ jelas Indra Hadiwinata.

Terkait rencana Beni dan Rahmandani yang akan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Curup, Indra enggan mengomentarinya secara panjang lebar. ‘’Itu hak mereka. Saat ini kita focus menghadapi sidang di PTUN dulu,’’ demikian Indra Hadiwinata. (rjs)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*