Ketua Pansus Covid DPRD Rejang Lebong M. Ali, ST. (foto. rahman jasin)

Dari Hearing Pansus - BPBD RL
Dewan Kaget Dana Covid ‘’Bengkak’’ Jadi Rp 111 Miliar

REJANG LEBONG– Dalam hearing Pansus Covid-19 DPRD Rejang Lebong bersama Kepala BPBD, M. Budianto, MT yang juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terungkap total dana Covid menggelembung dari Rp 100,4 miliar menjadi Rp 111 miliar.

Hearing yang dipimpin Ketua DPRD Rejang Lebong didampingi Waka I, Surya, ST dan Waka II, Adi Irawan. Serta Ketua Pansus, M. Ali, ST dan anggota berlangsung santai, pukul 13.00 WIB – 16.00 WIB, Selasa, (9/6).

‘’Fantastis. Selama ini kita hanya tahu bahwa total dana covid itu Rp 100,4 miliar. Ternyata mengembang menjadi Rp 111 miliar. Pers tolong catat itu. Saya  juga baru tahu  jika ada dana operasional Posko Covid Rp 5 miliar. Untuk itu, kita minta penjelasan BPBD terkait kenaikan dana dan pemanfaatan dana Posko senilai Rp 5 miliar itu,’’ kata Mahdi Husein.

M Budianto. (foto. rahman jasin)

Budianto selaku Ketua Pelaksana Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Rejang Lebong langsung memaparkan perihal kenaikan dana Covid-19 dari Rp 100,4 miliar menjadi Rp.111 miliar.

‘’Dana BTT yang dianggarkan memang Rp 100,4 miliar. Lalu, ada dana DAK, DAU, DID dari Dinas Kesehatan senilai Rp 10,6 miliar yang dimasukan sebagai dana Covid. Makanya, total dananya menjadi Rp.111 miliar. Tapi, dana Rp 10,6 miliar itu dikelola langsung Dinas Kesehatan,’’ jelas Budianto.

Namun, lanjut Budianto, dari dana BTT senilai Rp 100,4 miliar itu baru Rp 44 miliar yang masuk ke rekening BPBD. ‘’Dari Rp 44 miliar dana yang masuk, Rp 21,8 miliar yang sudah terpakai,’’ ujarnya.

Sedangkan dana operasional Posko senilai Rp 5 miliar sudah terpakai, Rp 796 juta. Rp 600 juta dicairkan tanpa tim verifikasi. Dan Rp 196 juta dicairkan berdasarkan disposisi tim verifikasi. Tim verifikasi terdiri dari Inspektorat, Asisten II, Bappeda, dan UKPBJ.

Budianto bersama pejabat eselon III BPBD Rejang Lebong saat hearing dengan Pansus Covid DPRD Rejang Lebong, Selasa, (9/2). (foto. rahman jasin)

‘’Dana Rp.100,4 miliar diluar tambahan Rp 10,6 miliar dana DID Dinkes itu dialokasikan untuk kegiatan yang dikelola 9 OPD. Diantaranya, RSUD Rp 45,8 miliar untuk infrastruktur ditambah Rp 3,2 untuk pengadaan APD. Dinas PUPR Rp 20 miliar, Dinkes Rp 9 miliar. Dinas Ketahanan Pangan Rp.9,9 miliar, Dishub Rp 660 juta, Satpol PP Rp.600 juta, Dinas Sosial Rp 5,4 miliar, Dinas Koperasi Rp 9 miliar. Serta BPBD Rp 5,7 miliar.

Apa dasar Gugus Tugas Covid dalam menetapkan Rejang Lebong membutuhkan dana Rp 100,4 miliar? Serta apa Analisa BPBD/gugus tugas Covid tentang kedaruratan Rejang Lebong hingga membutuhkan dana Rp 100,4 miliar? Termasuk apa dasar pertimbangan pembangunan fisik RSUD dengan dana Covid mencapai Rp.69 miliar? sementara ketika itu, Rejang Lebong masih berstatus zona hijau dan kini masuk zona kuning. tanya anggota Pansus, Hidayatullah.

‘’Seluruh perencanaan kegiatan dibahas dalam rapat gugus berdasarkan usul OPD. BPBD hanya mencatat usulan OPD. Jadi Analisa dan pertimbangan kegiatan itu berada di OPD. Pencairan dana kegiatan OPD dilakukan  setelah mendapat disposisi tim verifikasi. Jadi, dana Covid ini hanya numpang di rekening BPBD,’’ terang Budianto.

Usai hearing, Ketua Pansus, M. Ali menjelaskan, setelah melakukan hearing dengan 9 OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-10, Pansus telah menemukan beberapa temuan. Ke-9 OPD yang dimintai penjelasan itu terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PUPR, Dishub, Satpol PP, Dinas Ketahanan Pangan,  Dinas Sosial, Damkar dan BPBD.

‘’Temuan Pansus ini akan kita rekomendasikan ke pihak yudikatif,’’ tutur Ali. (rjs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*