Mahdi Husen

Kata Mahdi Husen
‘’Proyek Jalan Gagal Perencanaan Itu Harus Diaudit’’

REJANG LEBONG– Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, meminta pelaksanaan proyek pembukaan perkerasan jalan depan Koramil Tanjung Merindu, Binduriang tahun 2019-2020 senilai Rp 1,4 miliar segera diaudit.

‘’Proyek yang pelaksanaannya dihentikan karena sengketa lahan tak kunjung selesai itu harus diaudit. Sehingga, uang negara yang terserap dan belum terserap dalam proyek itu dapat diketahui secara rinci,’’ ungkap Mahdi Husen kepada potretbengkulu.com, Rabu, (3/6).

Terhentinya pekerjaan proyek pembukaan dan perkerasan jalan sepanjang 3 KM itu merupakan buktinya gagal perencanaan yang dilaksanakan Dinas PUPR Rejang Lebong.

‘’Jika tidak gagal perencanaan, maka, pelaksanaan proyek itu akan berjalan lancar-lancar saja. Kenyataannya, muncul sengketa lahan ketika pekerjaan proyek masih berjalan. Harusnya, status  lahan yang akan dijadikan badan jalan itu  sudah harus tuntas sebelum pekerjaan dilaksanakan. Apakah, lahan itu berstatus hibah masyarakat yang dibuktikan  melalui berita acara. Atau pembebasannya dilakukan dengan pola ganti rugi lahan dan tanam tumbuh,’’ papar Mahdi Husen.

Andhika di depan pagar seng yang menutup badan jalan yang melintasi kebunnya.

Setelah pelaksanaan pekerjaan proyek yang terhenti itu diaudit, maka, Dinas PUPR harus segera menyelesaikan sengketa lahannya. Apakah dengan pola ganti rugi tanam tumbuh atau hibah masyarakat yang tidak dilakukan secara lisan.

‘’Saya tegas bahwa jalan itu merupakan jalan kabupaten dan bukan jalan menuju  tol seperti kabar yang beredar. Karena, mekanisme pembangunan pintu tol Bengkulu – Lubuklinggau bukan menjadi tanggung jawab kabupaten. Jadi jangan ada yang beranggapan bahwa jalan itu akan dijadikan jalan menuju pintu tol,’’ tukas Mahdi Husen mempertegas status jalan yang dibuka dan perkeras dengan dana Rp.1,4 miliar yang dikerjakan CV Panca Karya.

Seperti diketahui, Andhika salah satu ahliwaris lahan dengan sebidang tanah dengan sertifikat AQ 456892 atas nama Ujang A merasa keberatan karena kebun kopinya sepanjang 137 meter dengan lebar 12 meter digusur tanpa izin untuk pembukaan badan jalan.

‘’Akibat penggusuran itu, 548 batang kopi, 5 batang durian, 2 batang petai dan 100 batang pinang di kebun saya rusak. Saya sudah berkali-kali mempertanyakannya ke Dinas PUPR Rejang Lebong terkait pelaksanaan ganti rugi lahan dan tanam tumbuhnya. Tapi, belum juga terealisasi sampai kini. Ini yang membuat saya selaku ahli waris merasa keberatan dan dengan berat hati badan jalan itu terpaksa saya tutup dengan pagar seng. Selain itu, saya juga akan berupaya menempuh jalur hokum,’’ papar Andhika. (rjs)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*