Franco Escobar menyerahkan hasil kajian 2 Raperda kepada Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, Selasa, (2/6). (foto. Humas DPRD)

DPRD Gelar Paripurna Hasil Kajian 2 Raperda Inisiasi

KEPAHIANG– DPRD Kepahiang menggelar rapat paripurna  penyampaian kajian Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) yang akan dibahas pada masa sidang II, Selasa, (2/6).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan,SP. Didampingi Wakil Ketua 1, Andrian Defandra,M.Si dan Wakil Ketua II, Drs.H.M Thobari Mu’ad,SH serta dihadiri 20 anggota.

Dalam rapat itu, Ketua Bapemperda, Franco Escobar, S.Kom menyampaikan 2 Raperda inisiasi DPRD yang akan dibahas.

Pertama, Raperda tentang pendidikan keagamaan dan pesantren. Pembahasannya dititikberatkan sesuai  misi Kabupaten Kepahiang yakni mengembangkan  SDM Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif. Serta  dialandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan selaras dengan pasal 31 ayat 5 UUD 1945  yang mengatur tentang bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dengan menunjang tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selain itu juga berdasarkan UU no 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan PP Nomor 55 tahun 2017 tentang pendidikan agama dan keagamaan serta UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memiliki kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan usia dini ( PAUD) hingga sekolah menengah pertama/sederajat.

‘’Hingga saat ini permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaran pendidikan agama dan pesantren diantaranya bantuan Pemkab kepahiang yang masih tergolong minim baik sarana maupun prasarana,’’ kata Franco Escobar.

Maka lanjut Franco, atas dasar inilah Raperda ini hadir sebagai tanggung jawab pemerintahan Kabupaten Kepahiang dalam menunjang penyelenggaran pendidikan dan pesantren.

Kedua, Raperda tentang peningkatan mutu hasil budidaya perkebunan kopi Kepahiang. Rapperda ini, merupakan perubahan Perda No 2 tahun 2007 tentang larangan jual beli biji kopi, biji kakao, biji lada, dan biji kemiri basah. Setelah dilakukan kajian bahwa Perda ini secara muatan tidak lagi sesuai dengan UU Nomor  12 tahun 2011 tentang pembentukan Perda dan Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang produk hukum daerah. Sehingga perlu dilakukan perbaikan.

‘’Saat ini Kabupaten Kepahiang masih menghadapi permasalahan dalam upaya peningkatan mutu hasil bududaya tanaman kopi. Karena regulasi yang memberikan pengaturan ini mulai dari pembinaan hingga pasca panen kepada masyarakat. Termasuk meningkatkan mutu hasil pertanian dengan didukung oleh pemkab kepahiang,’’ tutur Franco.

Ini lanjut Franco, merupakan  strategi dalam mewujudkan kepahiang yang mampu mengembangkan kearifan lokal dengan kopi sebagai komoditas unggulan. Maka sangat wajar jika DPRD Kepahiang berinisiasi memperjuangkan peningkatan mutu hasil budidaya kopi sebagai bagian dari upaya mendukung petani kopi agar mampu bersaing baik secara nasional dan mancanegara.

Sementara Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP menyampaikan kajian Bapemperda sudah diterima. ‘’Agenda selanjutnya sesuai dengan Tatib. maka DPRD akan menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Raperda dari inisiator yang sudah terjadwal, Jum’at (5/6). (rls)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*