Tuntutan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh belum terwujud, Andika tutup badan jalan yang dibangun Dinas PUPR Rejang Lebong, 2019.

Kebun Kopi Digusur Jalan, Petani Segera Lapor Polda

REJANG LEBONG– Keberatan kebun kopi digusur pembangunan jalan, petani Dusun Talang Gunung, Desa Simpang Beliti, Binduriang, Andika (34), berniat melapor ke Polda Bengkulu.

‘’Saya sudah berkali-kali berusaha meminta ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang dirusak digusur itu ke Dinas PUPR Rejang Lebong. Tapi, sampai saat ini belum juga ditanggapi. Ini yang membuat saya merasa sangat keberatan,’’  ungkap Andika kepada potretbengkulu.com.

Dikatakan, panjang kebun yang digusur pembukaan jalan depan Koramil Desa Tanjung Merindu, Binduriang, September 2019 itu mencapai 137 meter X 12 meter atau seluas 1.524 M2.

‘’Akibat pengusuran itu sekitar 500 batang kopi saya rusak. Termasuk 5 batang durian, 2 batang petai dan 100 batang pinang. Saya hanya minta ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku saja. Soalnya kebun kami ini sudah memiliki sertifikat No.AQ 456892,’’ tutur Andika.

Andika memperlihatkan sertifikat lahan kebun miliknya di depan pagar seng yang menutup badan jalan yang dibangun PUPR Rejang Lebong.

Selain meminta ganti rugi lahan dan tanam tumbuh ke Dinas PUPR Rejang Lebong, Andika juga mengaku sudah berupaya menyampaikan tuntutannya kepada DPRD dan Bupati Rejang Lebong. Namun, aspirasi yang disampaikan belum juga membuahkan hasil.

‘’Karena tuntutan saya belum juga dipenuhi, maka, saya terpaksa menutup badan jalan yang dibuka dan baru diperkeras dengan batu di wilayah  kebun saya dengan pagar seng. Kalau, tuntutan saya sudah dipenuhi maka, saya bersedia membuka pagar itu,’’ paparnya.

Kadis PUPR Rejang, Yusran Fauzi belum berhasil dikonfirmasikan. Soalnya, ketika potretbengkulu.com, mencoba menemui di Kantor PUPR, Yusran sedang tidak berada ditempat. Bahkan, beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui WA tak juga dibalas.

Namun, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Rejang Lebong, Roni Saputra, mengakui bahwa proyek pembukaan jalan yang dikerjakan CV Panca Karya dengan dana Rp 1,4 miliar tahun 2019 itu sudah dihentikan pelaksanaannya.

‘’Pekerjaannya kita hentikan. Bukan putus kontrak,’’ jelasnya tanpa bersedia memberikan penjelasan terkait tuntutan yang disampaikan Andika.

Pembukaan jalan itu dikerjakan CV Panca Karya dengan dana Rp 1,46 miliar. Waktu pelaksanaan 90 hari terhitung 28 September – 26 Desember 2019. Lalu, Bulan Januari 2020, dana proyek yang belum selesai itu kembali diluncurkan. Namun,    belum juga pekerjaan pembukaan dan perkerasan badan jalan sepanjang 3 KM itu rampung sudah dihentikan.

Dukung Tuntutan Andika

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, SIP, MM, mendukung upaya Andika yang menuntut ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang tergusur pembukaan jalan itu.

Edwar Samsi

‘’Idealnya,  lahan dan tanam tumbuh yang digusur badan jalan itu diberikan ganti rugi. Soalnya,   sebelum proyek itu dilaksanakan, ada beberapa tahapan yang dilalui. Mulai dari perencanaan dan penganggaran. Serta tahap sosialisasi dan pelaksanaan. Jika tahapan ini dilakukan dengan baik dan benar tentu tidak akan melahirkan persoalan dalam pelaksanaannya. Lalu, mengapa permasalahan ini terjadi disaat pekerjaan berlangsung. Ini membuktikan adanya tahapan yang tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Agar pelaksanaan pembangun jalan itu dapat berjalan dengan baik dan benar, tentunya dinas terkait perlu melakukan negosiasi dengan petani yang keberatan. Sehingga proyek itu tidak menggantung dan terkatung-katung,’’ demikian Edwar Samsi. (rjs)

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*