Bupati dan Ketua DPRD Kepahiang hadiri sertijab Kepala BPK Perwakilan Prov Bengkulu, Jum'at, (6/3). (foto humas DPRD)

Bup dan Ketua Dewan Hadiri Sertijab Kepala BPK Bengkulu

KEPAHIANG– Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid dan Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, hadiri sertijab Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prov Bengkulu. Upacara sertijab digelar auditorium lantai III Kantor BPK Bengkulu, Jum’at, (6/3).

Sertijab dari pejabat lama, R. Aryo Seto Bomantari, SE. MM. AK. CSFA. CA kepada Andry Yogama, SE. MM. AK. CSFA itu disaksikan anggota V BPK RI yang diwakili Auditor Utama Keuangan Negara VII RI, Ahsanul Haq. Serta Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Para bupati,  walikota dan para ketua DPRD. Serta unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu dan pimpinan instansi vertical.

‘’Kehadiran bupati dan walikota beserta ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelaraskan dan menyelesaikan pelaporan penatausahaan laporan pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam  LHP BPK yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk Tahun 2018. Bahkan,  masih ada beberapa daerah yang mendapatkan opini WDP. Kedepannya hal ini harus menjadi perhatian dan perbaikan,’’ kata Gubernur.

Sertijab kepala BPK Prov Bengkulu, Jum’at, (6/3) (foto.humas DPRD)

Gubernur juga  berharap apa yang jadi target pemerintah baik pusat ataupun daerah saat ini kan minimal 60 % kabupaten/kota untuk opini pengelolaan keuangan ini mendapatkan opini WTP. Opini WDP harus diusahakan seluruh daerah.

Sementara Auditor Utama KN VII, Ahsanul Haq menyebutkan, berdasarkan amanah perundangan dan konstitusi peran  BPK dalam pembangunan nasional dituntut untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan terhadap keuangan negara yang transparan dan akuntable.

Bupati dan ketua DPRD Kepahiang hadir. (foto humas DPRD)

Ahsanul juga mengucapkan terima kasih kepada  pejabat lama, R Aryo Seto Bomantari atas dedikasi dan pengabdian di Provinsi Bengkulu. Serta selamat bertugas kepada pejabat baru, Andri Yogama.

‘’Prestasi yang sudah diraih diprovinsi Bengkulu harus  terus ditingkatkan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi kepada provinsi dan kabupaten/kota tidak lah mudah,untuk itu sistem pengendalaian mutu dan monitoring harus terus dilakukan,Kepada daerah yang mendaoatkan opini WTP kami harap untuk dipertahankan dan kepada daerah yang hasil pemeriksaanya WDP untuk memperbaiki laporan dengan memperhatikan standar pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan,” ujar Ahsanul Haq.(rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*