Kajari Kepahiang H.Lalu Syaifudin saat menyampaikan materi.

Kata Kajari Kepahiang
‘’Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat’’

KEPAHIANG– Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH, mengungkapkan, selama 2016-2019 aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepahiang meningkat.

‘’Selama 2016 – 2019 kita telah melakukan penuntutan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 44 kasus. Rinciannya, 2016 sebanyak 10 kasus, 2017 7 kasus, 2018 sebanyak 11 kasus dan 2019 naik lagi menjadi 16 kasus. Sedangkan kasus KDRT tahun 2016 – 2017 nihil. 2018 ada 2 kasus dan 2019 ada 2 kasus,’’ jelas Kajari dalam rapat pembentukan tim terpadu fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Serta persamaan persepsi dan aksi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di aula Kejari, Senin, (2/3).

Wabup menyampaikan materi

Rapat dihadiri Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid, Wabup, Neti Herawati,  Sekda, Zamzami Zubir, Wakapolres, Kompol. Rudi S, Pabung Kodim 0409, Mayor Inf. Zaini. Serta diikuti para pejabat jajaran Pemkab Kepahiang, Kades, dan organisasi perempuan.

Dikatakan, terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kejari dan  Polres bisa berbeda. Data Kejari merupakan data kasus-kasus yang  sudah dalam penuntut di pengadilan.

Bupati foto bersama usai pembukaan rapat pembentukan tim terpadu fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Serta persamaan persepsi dan aksi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di aula Kejari, Senin, (2/3)

Sedangkan Wakapolres Kepahiang, Kompol.Rudi S, menjelaskan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi tahun 2019 sebanyak 37 kasus. Terdiri dari cabul 29 kasus dan KDRT 8 kasus. Hingga Februari 2020 telah terjadi 8 kasus. Yakni, 7 kasus cabul dan 1 KDRT.

‘’Anak berhadapan dengan hukum atau ABH berusia 12-18 tahun. ABH terdiri dari anak korban, anak berkonflik hokum, anak saksi pidana. Penyidikan terhadap ABH dilakukan secara manusiawi. Di ruang bagian PPA Polres dibuat nyaman. Dindingnya ada gambar-gambar dan disediakan tempat tidur untuk istirahat ABH. Salah satu proses penyelesaian ABH melalui proses diversi atau diselesaikan melalui musyawarah dan perdamaian,’’ katanya.

Para Kasi Kejari Kepahiang ikut hadir

Penyebab terjadinya tindak pidana yang melibat ABH lanjut Wakapolres dipengaruhi beberapa factor. Seperti, factor kemiskinan dan lingkungan.

Sedangkan Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid memaparkan, setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, Pendidikan, kesehatan, pengamanan dan perlindungan. Sehingga, anak anak dapat tumbuh sehat dan cerdas. Serta terhindar dari aksi kekerasan.

‘’Untuk itu, kita perlu melakukan langkah langkah pencegahan, tanggap darurat. Setiap OPD harus peka terhadap program ini sebagai wujud aksi daerah. Sebab, Kepahiang merupakan kabupaten layak anak dan kabupaten peduli lansia. Jadi kita perlu bersama sama menekan angka pelecehan seksual, bullying. Kita juga berencana membangun rumah singgah  dan sarana rehabilitasi fisik dan mental,’’ ujar Bupati.

Bupati bersama Wabup, Kajari, Pabun Kodim 0409 dan Wakapolres

Sedangkan Wabup, Neti Herawati menyebutkan, aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak dipicu beberapa factor. Diantaranya,  anak putus sekolah, narkoba, keluarga dan lingkungan.

‘’Misalnya kamar anak gadis berada di bagian belakang dan tidak ada pintunya. Sehingga, anak gadis ini bias menjadi korban perkosaan bapak tiri. Anak putus sekolah bisa menjadi nakal dan akan melakukan tindak kejahatan. Untuk itu, tim terpadu ini nantinya dapat merumus program yang mampu memutus mata rantai kejahatan itu,’’ demikian Wabup.

Usai Sholat dzuhur dilanjutkan santap siap dan sesi tanya jawab. (rjs)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*