Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan hadiri Musrenbang Kecamatan Ujan Mas, Senin, (24/2)

Ujan Mas Gelar Musrenbang

KEPAHIANG– Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang menggelar Musrenbang, Senin, (24/2).

Musrenbang yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Ujan Mas itu dibuka Wabup Kepahiang, Neti Herawati dan dihadiri Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan. Para kepala OPD, Kades dan lurah di wilayah Ujan Mas.

Dihadapan para peserta Musrenbang, Wabup meminta Bappeda untuk focus menyusun perencanaan program pembangunan. Khususnya program terkait pemberantasan kemiskinan, pendampingan Lansia serta perlindungan perempuan dan anak.

“Dikepahiang banyak sekali laporan terhadap kekerasan perempuan dan anak, tindak pidana kesusilaan dan kekarasan bukan hanya perempuan. Juga dialami anak laki-laki. Jadi,tolong lah fokuskan anggaran untuk penanggulangan masalah ini. Kepada pendamping kesejahtraan sosial tingkat kecamatan tolong perbaiki data,cek kembali data anak putus sekolah dan warga tidak mampu yang akan dibantu,’’ harap Neti.

Sementara Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan Dalam arahannya, menjelaskan, pembahasan pembangunan perlu adanya komunikasi yang inten antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dan DPRD. Sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa direspon dengan baik.

“Perencanaan yang digagas secara  button up harus disiapkan dengan matang kita ingin kedepan perencanaan ini dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Musrenbang ini dapat kita rangkum semua kebutuhan masyarakat dengan perencanaan yang baik tentu kedepan tidak akan menuai masalah contohnya Danau Suro, destinasi wisata di Kepahiang kenapa tidak bisa kita bangun, masyarakat harus tahu hal ini tidak bisa bangun karena tanahnya bukan punya pemerintah daerah dan kalau kita bangun ini bisa menjadi masalah hokum. Begitu juga tulisan Kepahiang Alami di Bukit Jupi biar masyarakat tahu, kita tidak mau pembiaran terhadap kesalahan perencanaan ini terjadi berlanjut, karena generasi kita yang akan menanggungnya,” ujar windra.

Dikatakan, total dana APBD Kepahiang saat ini mencapai Rp.  800 miliard.  50 % untuk belanja pegawai termasuk kades dan perangkat desa,belum lagi saat ini terbitnya PP 11 Tahun 2019 tentang penyesuaian besaran penghasilan perangkat desa tentunya hal ini harus kembali kita sesuaikan. Kami di DPRD mendukung permintaan Kades dan Perangkat Desa ini tentu dengan pertimbangan Kades dan perangkatnya adalah ujung tombak pelayanan dasar masyarakat di desa, Tanggung Jawab pembangunan kepahiang kedepan adalah pada pundak kita bersama dan fokus pembangunan kabupaten kepahiang tetap pada peningkatan infrastruktur dan Peningkatan SDM yang muara akhirnya tetap pada peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” demikian  Windra.(rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*