gambar ilustrasi

16 PNS Eks Napi Korupsi Belum Dipecat

BENGKULU – Memasuki awal Desember 2019 ini ternyata belum semua PNS Pemprov Bengkulu mantan narapidana (napi,red) kasus korupsi yang mendapatkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Gubernur Bengkulu alias SK pemecatan. Masih ada sebanyak 16 eks napi korupsi yang masih menikmati gaji sebagai PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Hj. Diah Rianti, M.Si melalui Kabid PPIK, Rufran saat dikonfirmasi potretbengkulu.com, Rabu (4/12) tidak menampik hal tersebut. Namun kata dia, 16 PNS tersebut akan segera di PTDH-kan.

“Ya memang ada sekitar 16 orang itu masih dalam proses untuk dikelarkan SK PTDH nya karena kita akan bawa dulu rapat bersama tim, sekda dan biro hukum. Nanti dari hasil rapat itu akan kita ajukan ke gubernur. Yang mengajukan adalah sekda. Kemarin memang agak terlambat sedikit karena ada pergantian sekda. Sekarang kan sudah ada pejabat sekda. SK itu harus diusulkan oleh sekda,” ujar Rufran.

Rufran

Kenapa 16 PNS tersebut tidak di PTHD berbarengan dengan puluhan PNS lainnya yang sudah lbih dulu melepaskan seragam dinas? “Karena begini, kita untuk menentukan orang itu di PTDH kan harus dapat surat putusan inkracht dulu dari pengadilan. Selama ini kita belum dapat itu. Kita baru dapat sekarang. Kemudian sebagian ada yang baru kita berhentikan sementara. sebagian masih ada yang berada di dalam (penjara,red). Ada juga yang akan mendekati masa pensiun,” jelas Rufran.

Rufran enggan membeberkan siapa saja 16 PNS yang belum dipecat itu. namun yang jelas, kata dia semuanya adalah mantan staf di OPD-OPD lingkungan Pemprov Bengkulu. “Nggak ada yang eselon III atau eselon II. Semuanya staf biasa. Tapi tunggu saja, 16 orang itu dalam 1-2 hari ini mungkin SK nya keluar. Pokoknya di bulan inilah dikeluarkan SK nya,” kata Rufran.

Untuk pensiunan bagi PNS yang sudah di PTHD, sambung Rufran mereka hanya akan menerima uang pensiunan dari tabungan Taspen. Namun mereka tidak berhak mendapatkan pensiunan setiap bulan karena diberhentikan secara tidak dengan hormat.

Sejauh ini, diakuianya memang ada beberapa yang mengajukan gugatan baik ke PTUN mau pun melapor ke Ombudsman. Namun pemprov sejauh ini uga belm ada mengaktifkan satu pun dari PNS yang sudah di pecat itu. “Tidak ada yang diaktifkan kembali sejauh ini. Kalau kami di sini (BKD) kan cuma administrasi. Secara moril sebenarnya kita tidak tega mecat orang. Kepala daerah juga tidak tega. Tapi kan itu sudah SKB 3 Menteri. Itu proses yang harus kami laksanakan,” tutup Rufran.(P-08)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*