M.Salihin, M.Si

RSUD dan Puskesmas Belum Miliki Izin IPAL

KEPAHIANG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kepahiang, Muktar Yatib mengaku belum menerima usul penerbitan izin pengolahan limbah cair (IPAL) RSUD dan seluruh Puskesmas di Kepahiang.

‘’Hingga kini, kita belum menerima permohonan penerbitan izin unit pengelolaan limbah cair (UKL) dan unit pemantauan limbah (UPL) RSUD, Puskesmas rawat inap maupun Puskesmas rawat jalan,’’ jelas Kadis LH, Muktar Yatib melalui Kabid Analisis Dampak Lingkungan dan Perizinan Lingkungan, Bevan Efendi kepada potretbengkulu.com, Senin, (2/12).

Akibatnya lanjut Bevan Efendi, DLH tidak bisa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah klinis RSUD, Puskesmas rawat inap dan Puskesmas rawat jalan yang ada di seluruh kecamatan.

‘’Sampai saat ini kita tidak tahu berapa volume limbah cair dan limbah padat RSUD. Termasuk limbah klinis Puskesmas- Puskesmas. Kita juga tidak tahu berapa besar volume bak penampung dalam IPAL RSUD. Begitu juga volume limbah klinis padatnya. Jika volume limbah cair RSUD lebih besar dari kapasitas IPAL, maka, akan ada volume limbah cair yang langsung dilepas ke lingkungan. Dan ini cukup berbahaya. Karena limbah klinis termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang perlu dikelola secara tepat,’’ ungkap Bevan.

Bevan Efendi

Dikatakan, pengelolaan limbah klinis padat RSUD dan Puskesmas juga ada ketentuannya. Limbah harus dikelompokan sesuai jenis infeksius. Seperti kelompok obat kadaluwarsa, sisa benda tajam dan sisa benda klinis lainnya.

‘’Untuk pembuatan instalasi pemusnahan limbah klinis padat harus mendapat izin dari Kementeria LH dan Kehutanan RI. Jika RSUD maupun Puskesmas melakukan perubahan gedung, maka, IPAL atau UKL-UPL yang ada harus dikalibrasi. Karena UKL-UPL atau IPAL RSUD dan Puskesmas tidak pernah mengajukan permohonan izin, maka, kita  DLH tidak bisa turun melakukan pengawasan terhadap IPAL RSUD dan Puskesmas. Apakah UKL-UPL nya sesuai dengan ketentuan atau tidak,’’ ujar Bevan Efendi.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas PMPTSP Kepahiang, M.Salihin, M.Si. ‘’Sampai saat ini kita belum pernah menerbitkan izin UPL-UKL RSUD dan Puskesmas rawat inap maupun Puskesmas rawat jalan. Kita akan menerbitkan izin jika ada rekomendasi dari Dinas LH. Yang kita terbitkan adalah izin untuk Klinik TMC Dr Zainubi Arbi dan klinik di Permu. Selain itu belum ada,’’ jelas Salihin.

Kepala Dinas Kesehatan Kepahiang, H.Tajri Fauzan belum memberikan penjelasan terkait perizinan IPAL RSUD, Puskesmas rawat inap dan Puskesmas rawat jalan. Soalnya, saat dihubungi potretbengkulu.com melalui pesan WA pukul 13.25 WIB hingga pukul 17.48 WIB, Senin, (2/12) Tajri tak kunjung menjawab pertanyaan yang disampaikan. (rjs)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*