Ferry Marzoni

Soal Penanggulangan Banjir
Kades Tanjung Alam Desak Dewan Segera Gelar Hearing PLTA Musi

KEPAHIANG – Kades Tanjung Alam, Ujan Mas, Kepahiang, Ferry Marzoni, mendesak DPRD Kepahiang segera menggelar hearing dengan PLTA Musi Ujan Mas terkait penanggulangan banjir yang merendam Desa Air Hitam dan Tanjung Alam.

‘’Saat ini sudah mulai musim hujan, kita takut, desa kami kembali direndam banjir yang merupakan dampak dari bendung PLTA Musi. Untuk itu, kami berharap DPRD dapat segera melakukan hearing dengan PLTA Musi untuk mencari solusi,’’ kata Feri Mozandi kepada potretbengkulu.com.

Soalnya lanjut Kades, beberapa hari lalu, masyarakat Desa Air Hitam dan Tanjung Alam sudah menyampaikan keluhan ke DPRD terkait upaya penanggulangan banjir akibat meluapnya bendung PLTA Musi.

‘’Banjir yang merendam desa kami ini jelas jelas merupakan dampak dari keberadaan bendung PLTA Musi. Sebab, sebelum ada bendung PLTA itu desa kami tidak pernah direndam banjir,’’ tutur Feri.

Untuk itu  Feri berharap PLTA Musi dapat memberikan solusi atas bencana banjir yang melanda Desa Air Hitam dan Tanjung Alam.

‘’Kami minta PLTA Musi dapat membayar ganti rugi lahan pertanian dan lahan pekarangan rumah warga Desa Air Hitam dan Tanjung Alam. Untuk nilai ganti ruginya dapat dimusyawarahkan antara masyarakat dan PLTA,’’ ujarnya.

Dikatakan dalam banjir yang terjadi beberapa bulan lalu, 1 rumah rusak, 1 rumah hanyut, 15 dapur rumah rusak, 65 hentare lahan pertanian tertimbun lumpur banjir, 5 titik irigasi  longsor dan patah. Serta puluhan rumah warga lainnya terendam banjir.

Sementara pemuka masyarakat Desa Tanjung Alam Armin Jaya yang juga mantan anggota DPRD Kepahiang dari PKS menyebutkan agar PLTA Musi bertanggung jawab atas bencana banjir yang melanda Desa Air Hitam dan Tanjung Alam.

‘’Ada 3 opsi yang dapat dilakukan PLTA. Pertama membayar ganti rugi rumah dan lahan pertanian warga. Kedua PLTA menyiapkan rumah dan lahan pengganti untuk warga. Ketiga PLTA membayar ganti rugi dan menyiapkan lahan pengganti. Ketiga opsi inilah yang perlu dimusyawarahkan antara Pemkab Kepahiang, PLTA dan masyarakat Desa Air Hitam dan Tanjung Alam,’’ kata Armin. (rjs)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*