Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP

Soal Izin IPAL
Besok Dewan Panggil RSUD, Puskesmas, DLH dan PMPTSP

KEPAHIANG – Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP, langsung menanggapi terkait perizinan instalasi pengolahan limbah (IPAL) atau UKL-UPL RSUD, Puskesmas rawat inap dan Puskesmas rawat jalan.

‘’Besok—Selasa, (3/12) jam 09.00 WIB, kita minta Komisi I untuk melakukan hearing dengan pihak RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas LH dan DPMPTSP untuk meminta penjelasan terkait perizinan IPAL RSUD, Puskesmas rawat inap dan rawat jalan. Dari hearing nanti akan diketahui apa penyebab dan kendala belum diterbitkannya izin IPAL itu? Termasuk kondisi IPAL yang ada di RSUD dan Puskesmas-Puskesmas. Apakah kondisi IPAL yang ada sudah memenuhi standar atau belum. Termasuk, gudang penyimpanan limbah klinis padatnya,’’ kata Windra Purnawan kepada potretbengkulu.com, Senin, (2/12).

Diakui Windra, pengelolaan limbah klinis cair dan padat RSUD maupun Puskesmas perlu dilakukan secara cermat. Karena, limbah klinis cair dan padat merupakan limbah yang dapat mempengaruhi lingkungan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kepahiang, Muktar Yatib mengaku belum menerima usul penerbitan izin pengolahan limbah cair (IPAL) RSUD dan seluruh Puskesmas di Kepahiang.

‘’Hingga kini, kita belum menerima permohonan penerbitan izin unit pengelolaan limbah cair (UKL) dan unit pemantauan limbah (UPL) RSUD, Puskesmas rawat inap maupun Puskesmas rawat jalan,’’ jelas Kadis LH, Muktar Yatib melalui Kabid Analisis Dampak Lingkungan dan Perizinan Lingkungan, Bevan Efendi kepada potretbengkulu.com, Senin, (2/12).

Akibatnya lanjut Bevan Efendi, DLH tidak bisa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah klinis RSUD, Puskesmas rawat inap dan Puskesmas rawat jalan yang ada di seluruh kecamatan.

‘’Sampai saat ini kita tidak tahu berapa volume limbah cair dan limbah padat RSUD. Termasuk limbah klinis Puskesmas- Puskesmas. Kita juga tidak tahu berapa besar volume bak penampung dalam IPAL RSUD. Begitu juga volume limbah klinis padatnya. Jika volume limbah cair RSUD lebih besar dari kapasitas IPAL, maka, akan ada volume limbah cair yang langsung dilepas ke lingkungan. Dan ini cukup berbahaya. Karena limbah klinis termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang perlu dikelola secara tepat. Sebab, kita belum menerima permohonan penerbitan izin IPAL RSUD dan Puskesmas-Puskesmas itu,’’ ungkap Bevan.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas PMPTSP Kepahiang, M.Salihin, M.Si. ‘’Sampai saat ini kita belum pernah menerbitkan izin UPL-UKL RSUD dan Puskesmas rawat inap maupun Puskesmas rawat jalan. Kita akan menerbitkan izin jika ada rekomendasi dari Dinas LH. Yang kita terbitkan adalah izin untuk Klinik TMC Dr Zainubi Arbi dan klinik di Permu. Selain itu belum ada,’’ jelas Salihin.

Kepala Dinas Kesehatan Kepahiang, H.Tajri Fauzan belum memberikan penjelasan terkait perizinan IPAL RSUD, Puskesmas rawat inap dan Puskesmas rawat jalan. Soalnya, saat dihubungi potretbengkulu.com melalui pesan WA pukul 12.23 WIB hingga pukul 17.48 WIB, Senin, (2/12) Tajri tak kunjung menjawab pertanyaan yang disampaikan. (rjs)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*