Ratusan massa mendatangi kantor Gubernur Bengkulu menyampaikan aspirasi soal polemik legalitas lahan HGU PT. Sandabi Indah Lestari (SIL). Aspirasi disampaikan salah seorang perwakilan dari ratusan massa pendemo di depan kantor gubernur, Rabu (27/11) siang

Soal Legalitas Lahan HGU PT SIL
Ratusan Massa ”Kepung” Kantor Gubernur

BENGKULU – Ratusan massa mendatangi kantor Gubernur Bengkulu menyampaikan aspirasi soal polemik legalitas lahan HGU PT. Sandabi Indah Lestari (SIL). Aspirasi disampaikan salah seorang perwakilan dari ratusan massa pendemo di depan kantor gubernur, Rabu (27/11) siang.

Ratusan massa ini tergabung dalam jaringan pendamping kebijakan pembangunan atau JPKP kabupaten Bengkulu Utara berasal dari perwakilan masyarakat 5 desa di Kecamatan Pinang Raya. Yakni Desa Unit 7, Desa Unit 9, Desa Air Sebayur,  Dusun Limas Jaya, Dusun Lima Baru Manunggal Desa Bukit Harapan.

Dikawal ketat kepolisian, massa menuntut kejelasan lahan yang mereka kelola, di eks HGU PT. Way Sebayur dan PT Tri Manunggal Pasifik Abadi, yang sekarang dikuasai PT Sandabi Indah Lestari.

Sebelum berdemo, massa berkumpul di sekretariat JPKP Provinsi di jalan Bencoolen Street kelurahan Pasar Bengkulu, sembari menunggu massa dari Bengkulu Utara.

Sesampainya di depan kantor gubernur, massa merapatkan barisan berorasi dan membentangkan spanduk, maupun pamflet menuntut legalitas lahan dan meminta agar izin HGU PT SIL yang diterbitkan 2018 lalu direvisi. Karena di dalam lahan HGU tersebut, ada rumah warga, tanaman penghidupan masyarakat dan sekolah anak-anak mereka.

Setelah 45 menit berorasi di depan kantor gubernur, ratusan massa akhirnya ditemui lima orang perwakilan pejabat pemprov, yakni Staf Ahli Oslita Muslimin, Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi, Ricky Gunarwan, Kadis ESDM, Ahyan Endu dan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sorjum Ahyan.

Dengan tertib didampingi kepolisian, 15 orang perwakilan massa diterima mediasi di ruang rapat lantai III kantor gubernur. Dipimpin asisten II Pemprov, Yuliswani, rapat yang juga dihadiri perwakilan PT Sandabi Indah Lestari ini sempat alot.

Hasilnya dari rapat yang berlangsung hingga dua jam ini, dibuat kesepakatan antara masyarakat desa Unit 7, desa Unit 9, Desa Air Sebayur, dusun Limas Jaya, Dusun Lima Baru Manunggal Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya, Bengkulu Utara, dengan PT Sandabi Indah Lestari.

Yakni masyarakat diminta menyampaikan surat ke gubernur untuk mengajukan permohonan menginklapkan atau mengeluarkan lahan PT SIL yang masih digarap warga, dengan menyertakan data-data pendukung. Dari 4.971 hektare lahan di HGU 33, 1.308 hektare diantaranya yang digarap warga, serta dari 3.000 hektare lahan di HGU 11, luas lahan yang digarap warga sekitar 713,55 hektare.

“Pemprov juga akan menindaklanjuti  hasil rapat ini dengan berkoordinasi Kanwil BPN Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujar Yuliswani.

Sepanjang belum tuntasnya polemik ini, kata Yuliswani PT SIL juga diminta tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat yang masih menggarap lahan, seperti yang dikemukakan perwakilan massa dalam rapat. Serta PT SIL sepakat mencari solusi terbaik, diantaranya dengan memberi kompensasi bila masyarakat melepaskan haknya.(P-08)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*