Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan teken pengesahan Perda APBD 2020, Selasa, (26/11). (foto humas DPRD)

DPRD ‘’Ketok Palu’’ APBD 2020

KEPAHIANG – Setelah melewati masa pembahasan panjang, DPRD Kepahiang akhirnya mengesahkan APBD 2020. ‘’Ketok Palu’’ yang ditandai dengan penandatangan Perda APBD 2020 dilaksanakan dalam sidang paripurna, pukul 10.30 WIB, Selasa, (26/11).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan,SP didampingi Wakil Ketua I, Andrian Defandra,SE.MSi dan Wakil Ketua II, Drs.H.M.Thobari Mu’ad,SH. Serta dihadiri 18 anggota DPRD. Paripurna juga dihadiri Bupati Kepahiang Dr.Ir.Hidayatullah SJahid,MM.IPU, unsur Forkopimda serta para pejabat jajaran Pemkab Kepahiang.

Sebelumnya, juru bicara Banggar, Hendri, Amd, menyampaikan laporan Banggar.

‘’Target pendapatan daerah secara total pada postur APBD 2020  terdiri dari, pendapatan Rp.799.282.441.667,51 dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp.44.264.936.758,47. Dana Perimbangan Rp.614.063.989.000,00 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp.140.953.515.909,04,’’ jelas Hendri.

Sedangkan belanja lanjut Hendri, terdiri dari, belanja daerah Rp.871.041.035.067,51 dengan belanja tidak langsung sebesar Rp.469.751.215.432,31. Dan belanja langsung sebesar Rp.401.289.819.635,20.

Juru bicara Banggar, Hendri saat menyampaikan laporan. (foto humas DPRD)

Pembiayaan daerah sebesar Rp.71.758.593.400,00. Terdiri dari SILPA sebesar Rp.20.000.000.000,00 dan penerimaan pinjaman daerah Rp.51.758.593.400,00. Hingga Surplus/Defisit dalam APBD TA 2020 Rp.0 (Nihil).

‘’Ketok Palu’’ APBD 2020 dilakukan setelah fraksi-fraksi menyetujui RAPBD disahkan menjadi APBD dalam pendapat akhirnya. Selain itu, dalam paripurna itu juga dilakukan penyampaian  6 Raperda yang diakomodir dan ditetapkan dalam Propemperda Kabupaten Kepahiang Tahun 2020. Yakni, Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2019, Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Raperda Tentang APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021, Raperda Tentang Pendidikan Agama dan Pesantren, Raperda Tentang Perubahan atas Perda No 02 Tahun 2007 Tentang larangan jual beli biji kopi,Biji Kakao,Biji Lada dan Biji Kemiri Basah. Serta Raperda tentang rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan permukiman.

Bupati teken Perda APBD 2020. (foto humas DPRD)

Dalam pendapat akhir fraksi-fraksi  terdiri dari,  Fraksi Nasdem, Golkar GPPI,Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat Hati Nurani

melalui juru bicaranya menyampaikan saran, kritik dan pendapat dalam RAPBD 2020. Misalnya, meminta Bupati agar setiap  OPD dapat melaksanakan rencana program/kegiatan dengan tetap mengacu dan mentaati peraturan perundang-undangan.

Serta meminta Bupati untuk mengintensifkan sumber-sumber PAD yang memungkinkan untuk menjadi sumber PAD.

Bahkan, Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan  minta OPD-OPD untuk serius dalam melaksanakan program dan kegiatan. Windra juga berharap Bupati terus berupaya meningkatkan pengucuran dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat tentunya dengan mempertahan kan Opini WTP dari BPK RI.

Bupati foto bersama pimpinan dan angota DPRD usai pengesahan APBD 2020. (foto.humas DPRD)

“APBD yang sudah diketok harus sampai pada titik-titik sasaran program dan kegiatan dan kita minta semua untuk mengawasi bersama-sama supaya transparansi dan akuntabilitas itu bisa terwujud dengan anggaran tersebut,” kata Windra.

Sementara itu, Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid,  mengapresiasi semangat dewan untuk mempertajam program pembangunan Kepahiang.

‘’Persetujuan terhadap APBD 2020 merupakan buah kerja keras bersama legislatif dan eksekutif Kabupaten Kepahiang untuk rencana pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun 2020,’’ ungkap Bupati.

Kedepan lanjut Bupati, Kepala OPD harus mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui program dan kegiatan. Serta meningkatkan kwalitas dan kwantitas pelayanan publik,sehingga program dan kegiatan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. (rls)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*