Tim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kepahiang saat bertemu pimpinan DPRD, Senin, (7/10).

Pimpinan Dewan Terima Tim BPSK

KEPAHIANG– Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan SP menerima audiensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK) Kabupaten Kepahiang diruang rapat pimpinan DPRD, Senin, (7/10).

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kepahiang yang hadir diantaranya Yeni Andriani, Untung Saputra dan Juliman Fauzi menjelaskan bahwa maksud kedatangan kami bersama teman ini untuk beraudiensi ke DPRD ini adalah meminta kejelasan dan dukungan DPRD dalam rangka meminta penjelasan kepada pihak pemerintah terkait keberadaan dan keberlanjutan BPSK Kabupaten Kepahiang.

Karena BPSK dikukuhkan berdasarkan SK Kementerian Perdagangan tahun 2016 lalu. Namun, ketika tim BPSK berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan diperoleh penjelasan bahwa keuangan BPSK telah ditarik Pemprov.

Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas perdagangan Koperasi Kepahiang,  H.Husni Tamrin ikut hadir. ‘’Saya juga belum bisa memberikan penjelasan karena saya juga baru tahu ada SK ini dan disini saya juga lihat ada unsur pemerintahnya. Jadi akan saya cari kejelasan dan bicarakan kepada unsur pemerintah yang ada dalam SK ini, ini ada nama Pak Ardiansyah dan pak Amir Hamzah orangnya masih ada.  Selintas saya dengar waktu masuk ke Dinas Koperasi dan Perdagangan ini dulu sejak perubahan nomenklatur kewenangan ini diambil alih pemerintah provinsi sehingga kita tidak bisa mengajukan anggaran dan lainnya,setelah audiensi ini saya harap BPSK ini membuat semacam telaah terhadap permasalahan nya dan sampaikan kepada kami untuk kita bersama melakukan audiensi kepada pihak pemerintah provinsi Bengkulu dalam mencari kejelasan atas BPSK ini,’’ tutur Husni.

Sementara Windra Purnawan SP meminta Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kepahiang segera  berkoordinasi dalam rangka mencari kejelasan atas BPSK ini kalau perlu secara bersama dengan BPSK ini kalau ada peralihan kewenangan kepada provinsi atau disebabkan adanya perubahan nomenklatur atas permasalahan keberadaan BPSK atau Surat Keputusan Menteri yang dianulir harus ada surat nya,biar kita semua dapat kejelasannya, dan saya dapat menjelaskan dan bersama kita cari solusi terkait apapun permasalahan yang terjadi di kabupaten Kepahiang ini. Karena terus terang melalui audiensi ini juga saya baru tahu kalau ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini di Kabupaten Kepahiang,” demikian Windra.(rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*