Polres Bengkulu Kamis (19/8) menerima pengembalian kerugian negara (KN) dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu sebesar Rp 92 juta lebih.

Di Polres Bengkulu
Tsk Korupsi DKP Kembalikan Kerugian Negara Rp 92 Juta

BENGKULU – Polres Bengkulu Kamis (19/8) menerima pengembalian kerugian negara (KN) dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu sebesar Rp 92 juta lebih. Pengembalian KN ini terkait kasus dugaan korupsi pada proyek tandon air yang berdasarkan audit BPKP terdapat kerugian negara.

Kapolres Kota Bengkulu AKBP Prianggodo Heru Kun Prasetyo melalui Kasat Reskrim AKP Indramawan Kusuma Trisna mengatakan bahwa dari penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan sarana prasaranan Balai Budidaya Ikan Laut Payau (BBILP) di lingkungan DKP Provinsi Bengkulu tahun 2017 lalu yaitu berupa rehab bak tandon BBILP untuk penampungan air laut yang akan dialirkan ke kolam-kolam pembudidayaan ikan laut payau di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang menggunakan dana APBD Provinsi Bengkulu tahun 2017 sebesar Rp 345.796.000.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan kita minta kepada pihak DKP pada Desember 2018 dan Alhamdulillah kita mendapatkan audit investigasi yaitu penghitungan kerugian negara sebelum penyidikan. Jadi potensi kerugian negara itu bisa dihitung ketika penyelidikan dengan menggunakan sistem audit investigasi,” ujar Indramawan.

Indramawan menjelaskan, uang yang berhasil diselamatkan tersebut selanjutnya akan disetorkan ke khas negara dengan didampingi penyidik. Dalam hal ini DKP Provinsi maupun penyelenggara kegiatan koperatif untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan pada tahap penyelidikan. Dan kerugian negara yang dikembalikan tentunya akan menjadi pertimbangan penyidik pada pengusutan perkara ini.

Indramawan mengungkapkan belum bisa memastikan untuk SP3 kasus tersebut karena masih akan melakukan gelar perkara untuk melihat tindakan selanjutnya.

Indramawan membeberkan, uang muka dari pekerjaan proyek tersebut sudah dicairkan sebesar 30 persen dengan nilai Rp 103.738.800. Namun ditengah perjalanan, kontraktor pelaksana yakni CV Wijaya Persada tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Indikasi perbuatan melawan hukumnya diduga spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli fisik Unihaz, bahwa hasil pekerjaan secara teknis tidak dapat diterima, dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,” jelas Indramawan.(P-08)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*