Usul kenaikan tarif BPJS perlu dikaji ulang

Usulan Iuran BPJS Naik 100% Perlu Dikaji Ulang

BENGKULU – Wacana untuk menaikkan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan mencapai 100 persen atau dua kali lipat yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dikomentari oleh Pengamat Kebijakan Publik Universitas Bengkulu, Hardiansyah ST MT.

Walaupun alasan pemerintah agar keuangan BPJS Kesehatan pada tahun ini tidak mengalami defisit sebesar Rp 32,8 triliun, namun menurut Hardiansyah jika iuran BPJS Kesehatan naik dua kali lipat seperti yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, maka jumlah peserta yang menunggak akan semakin banyak.

Dengan demikian, keuangan BPJS Kesehatan pun bisa saja semakin memburuk dari sekarang. “Setiap kenaikan apapun yang mengalami kenaikan yang cukup drastis harus dimitigasi oleh pemerintah. Saya tidak sepakat kalau kenaikannya 100 persen,” ujar Hardiansyah.

Oleh karena itu, Ia berharap pemerintah mengkaji lagi jumlah kenaikan iuran yang dibebankan kepada masyarakat. Pada dasarnya, ia setuju ada kenaikan, dengan catatan kenaikannya tidak sampai 100 persen.

“Sebab, masyarakat bisa saja lebih memilih perusahaan asuransi swasta ketimbang menjadi peserta di BPJS. Bila itu terjadi, maka lembaga itu akan kehilangan pangsa pasarnya. Perlu dilihat apakah masyarakat mampu atau tidak. BPJS Kesehatan kan bersaing dengan perusahaan asuransi swasta,” kata Hardiansyah.

Ia menilai, kenaikan iuran sebesar 100 persen akan membuat BPJS bersaing dengan perusahaan asuransi swasta yang biayanya jauh lebih murah. Pasalnya jika iuran benar-benar naik, maka peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000. Kemudian untuk peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Padahal sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sempat mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I hanya sebesar Rp 120.000 sementara kelas II Rp 75.000 untuk mengatasi masalah defisit yang telah melanda BPJS Kesehatan sejak tahun 2014. “Menurut saya usulan tersebut perlu dievaluasi lagi,” kata Hardiansyah.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Rizki Lestari mengaku masih menunggu realisasi kenaikan tarif tersebut. Pasalnya persetujuan kenaikan iuran BPJS kesehatan merupakan kewenangan pemerintah yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

“Kewenangan BPJS Kesehatan bukan untuk menyetujui besaran kenaikan iuran,” kata Rizki.(P-08)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*