Kuasa hukum Pemkot saat mengadu ke Komnas Anak di Jakarta.

Masalah SDN 62 Sampai ke Komnas Perlindungan Anak

BENGKULU – Masalah sengketa lahan SDN 62 antara Pemkot Bengkulu dengan ahli waris juga disoroti oleh Komnas Perlindungan Anak. Ini setelah pihak Pemkot yang diwakili oleh Kabag Hukum Abdul Rais, SH dan Kuasa Hukum Pemkot Wawan Ersanovi, SH dkk menyampaikan Pengaduan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak di Jakarta.

Kedatangan perwakilan Pemkot ke Komnas Perlindungan Anak untuk menyikapi dugaan Eksploitasi Anak yang dalam hal ini adalah siswa-siswa SD Negeri 62 Kota Bengkulu. Di kantor Komnas Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Arist Merdeka Sirait ini, tim hukum Pemkot Bengkulu diterima oleh bagian pengaduan yaitu Utami, Mia dan Indah

Kuasa hukum Pemkot, Wawan Ersanovi mengatakan dugaan ekploitasi anak tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menyeret anak-anak masuk ke dalam pusaran konflik antara Pemerintah Kota Bengkulu dan ahli waris lahan SD Negeri 62.

“Pemerintah Kota Bengkulu menduga anak dieksploitasi untuk mendesak Pemerintah Kota Bengkulu membayar uang ganti rugi lahan sekolah sebesar Rp3,4 Miliar,” kata Wawan.

Dalam kesempatan itu, tim hukum Pemkot menyerahkan lebih kurang 300 lembar dokumen dan rekaman video kepada pihak komnas perlindungan anak. “Eksploitasi anak ini dengan cara mensetting puluhan anak mengemis di jalanan dalam keadaan berpanas-panasan,” ungkap Wawan.

Bahkan lebih parahnya lagi, kata dia, anak-anak dikondisikan untuk tidak masuk sekolah yang tentu akan berdampak negatif bagi siswa.

“Guna mencegah terjadinya pengulangan eksploitasi yang berdampak pada terlanggarnya hak anak, Pemerintah Kota Bengkulu mengadu ke Komnas Perlindungan Anak,” jelas Wawan.

Pemkot meminta Komnas Perlindungan Anak segera menurunkan Tim investigasi independen terkait dugaan Eksploitasi anak (siswa-siswi SDN 62 Kota Bengkulu), serta melaporkan dan/atau merekomendasikan hasil investigasinya kepada pihak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan jika benar ada oknum yang melakukan ekploitasi anak untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.(P-08)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*