Sekretaris LBH Bhakti Alumni Unib, Bahrul Fuadi, SH, MH menyampaikan sambutan. (foto.rahman jasin)

Di Desa Rimbo Recap
LBH Bhakti Alumni Unib Cabang Curup Gelar Penyuluhan Hukum

REJANG LEBONG– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni Unib Cabang Curup menggelar penyuluhan hukum di Desa Rimbo Recap Curup, pukul 13.00 WIB, Sabtu, (27/7).

Penyuluhan hukum  bertajuk ‘’Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum’’ itu menampilan materi ‘’Gugatan Sederhana’’. Materi itu disampaikan 2 narasumber Hakim PN Curup, Riswan Herafiansyah, SH, MH dan Hendri Sumardi, SH, MH.

Penyuluhan yang diikuti 36 warga terdiri dari perangkat desa, BPD dan mahasiswa KKN Unib dan IAIN Curup itu dihadiri Kades Rimbo Recap Curup, Ujang Ruhiyat.

Hakim PN Curup, Hendri Sumardi, SH, MH menyampaikan materi ”Gugatan Sederhana” dalam penyuluhan hukum di Balai Desa Rimbo Recap Curup, Sabtu, 27 Juli 2019. (foto.rahman jasin)

‘’Penyuluhan hukum yang dilaksanakan LBH Bhakti Alumni Unib Cabang Curup ini merupakan salah satu upaya kita untuk membangun kesadaran hukum masyarakat,’’ ungkap Sekretaris LBH Alumni Unib, Bahrul Fuadi, SH, MH.

Sedangkan 2 narasumber, langsung memaparkan materi tentang Gugatan Sederhana. ‘’Gugatan sederhana ini merupakan contoh terobosan besar  Mahkamah Agung-RI dalam penyelesaian perkara perdata. Sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapat perlakukan dan pelayanan hukum yang sama serta memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan. Karena penyelesaian gugatan sederhana ini paling lama 25 hari,’’ kata Hendri Sumardi.

Warga Desa Rimbo Recap Curup saat mengikuti penyuluhan hukum yang digelar LBH Bhakti Alumni Unib, Sabtu, 27 Juli 2019. (foto.rahman jasin)

Dikatakan, para pihak tergugat dan penggugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Tergugat dan penggugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.

‘’Tata cara gugatan sederhana ini diatur dalam Perma No 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015. Perkara perdata yang dapat diajukan dalam gugatan sederhana terdiri dari cidera janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta. Sedangkan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus. Serta sengketa tanah,’’ jelas Hendri Sumardi.(rjs)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*