Usai teken Mou para kepala daerah di Bengkulu foto bersama , Senin, (16/7).

Antisipasi Sengketa Tanah di Bengkulu
Para Kepala Daerah Teken MoU dengan BPN dan Ditjen Pajak

BENGKULU – Seluruh kepala daerah se-Provinsi Bengkulu Selasa (16/7) menandatangani nota kesepahaman/perjanjian kerjasama dengan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu-Lampung yang disaksikan langsung oleh Penasihat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari.

Mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA hadir langsung menandatangani kesepahaman atau perjanjian kerjasama itu. Dalam kata sambutannya, Rohidin mengatakan bahwa MoU itu sangat produktif dan efektif untuk mengurai permasalahan aset tanah milik negara. Ia yakin dengan kerjasama itu permasalahan aset tanah dapat diselesaikan dengan cepat.

“Dengan kesepahaman bersama ini, kita dapat selesaikan permasalahan aset tanah sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Lebih dari itu kita berada pada jalan yang lurus. Peroalan yang komplek selesai, pendapatan meningkat dan kita berada di jalan yang lurus,” ujar Rohidin.

Gubernur Bengkulu Dr. Rohidin Mersyah, M.MA teken nota kerjasama antara pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dengan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu dan Kanwil DJP Bengkulu-Lampung.

Rohidin berharap agar pihak-pihak yang menandatangani nota kesepahaman itu saling sepaham dalam menindaklanjuti kerjasama agar tidak ada lagi sengketa tanah. “Soal pertanahan memang masalah yang kompleks dari sisi banyaknya aset pemerintah yang dikuasai oleh pihak ketiga. Tapi itu ada datanya, aset-aset pemprov, pemkab dan pemkot itu ada semua datanya. Ada juga yang dikuasai non kelembagaan atau swasta. Ini akan kita urai. Harus kita kembalikan status kepemilikannya,” tegas Rohidin sembari mengatakan aset tanah Pemprov senilai Rp 4 triliun.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Danu Ismadi mengatakan ada empat kategori sengketa tanah, yakni yang pertama sengketa antara masyarakat dengan masyarakat, sengketa masyarakat dengan badan hukum, sengketa masyarakat dengan instansi pemerintahan dan terakhir sengketa antara instansi pemerintah dengan sesama instansi pemerintah.

“Empat kategori sengketa tanah ini semuanya ada di Bengkulu. Maka bagian aset di pemerintahaan segera diinventarisir. Contoh masalah sengketa masyarakat dengan badan hukum ada di Bengkulu Utara seluas 4.000 hektare. Sebanyak 2.700hektare  dikuasai masyarakat,” kata Danu.

Ia mencontohkan juga sengketa antara masyarakat dengan instansi. “Bahkan, rumah dinas BPN di Kelurahan Padang Harapan juga bersengketa. Kanwil yang dulu mengizinkan untuk dibangun rumah oleh masyarakat. Lucunya anak-anak dari masyarakat itu pernah mengajukan pembuatan sertifikat ke BPN sebanyak 2 kali, itu tentu kami tolak,” ujar Danu.

Sedangkan sengketa tanah antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah, contohnya kawasan HPL Pantai Panjang. “Pantai Panjang itu setelah kita inventarisir dari 130 hektare, yang diluar penguasaan masyarakat seluas 22 hektare. Sampai sekarang belum kita lanjutkan karena sebagian adalah barang milik daerah (BMD) pemda kota dan sebagian BMD pemda provinsi. Jadi agar ini diselesaikan dulu,” kata Danu.

Sementara Penasihat KPK, M. Tsani Annafari mengaku sangat apresiasi dengan telah dilakukannya MoU dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman antara seluruh kepala daerah dengan Kanwil BPN dan Kanwil DJP Bengkulu-Lampung.

“Kita berharap, untuk pencegahan agar tanah-tanah ini segera disertifikatkan, jangan dilakukan pembiaran. Segera diurus. Kami di KPK menunggu buah dari MoU ini,” tegas Tsani.(adv/P-08)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*