Bupati menyerahkan Berita Acara Pengerahan Perda APBD 2018 kepada Waka I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, Senin, 15 Juli 2019. (foto.rahman jasin)

Dewan Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

KEPAHIANG –Dengan ‘’suara bulat’’ 5 fraksi DPRD Kepahiang menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 disahkan menjadi Perda.  Pendapat akhir fraksi-fraksi itu disampaikan dalam sidang paripurna yang digelar, Senin, (15/7).

Sidang paripurna yang dipimpin Waka I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, SE didampingi Waka II, Saparudin S itu dihadiri Bupati Kepahiang, Dr.Ir.Hidayatullah Sjahid, MM.IPU, Sekab Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM. Serta unsur FKPD dan para pejabat dinas instansi jajaran Pemkab Kepahiang.

Bupati menyerahkan tanggapan bupati atas pengesahan Perda APBD 2018 kepada Waka I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, Senin, 15 Juli 2019. (foto.rahman jasin)

Sebelum berita acara pengesahan Raperda menjadi Perda itu diteken Waka I dan Bupati, juru bicara Pansus, Wdwar Samsi, SIP, MM lebih dulu menyampaikan laporan Pansus atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.

‘’Penyusunan Raperda  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 telah sesuai prosedur dan batas waktu yang ditentukan. Serta telah memenuhi syarat formal. Karena pelaksanaan APBD 2018 telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,’’ jelas Edwar Samsi.

Juru bicara Fraksi Nasdem, Inalia menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada Waka I. (foto.rahman jasin)

Dikatakan, berdasarkan pasal 320 ayat 2 UU No.23 Tahun 2014 laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 paling sedikit meliputi  laporan realiasasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri ikhtisar laporan keuangan BUMD.

‘’Pansus mengapresiasi atas kinerja bupati yang berhasil meningkatkan PAD 2018 sebesar Rp 34,4 miliar dari target Rp 37,09 miliar.  Pencapaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 30,2 miliar,’’ tutur Edwar.

Hanya saja lanjut Edwar, peningkatan PAD tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan umum  APBD 2018 sebesar Rp 683,3 miliar yang turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp.693,8 miliar.

Juru bicara Fraksi Gerindra menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada bupati. (foto. rahman jasin)

Masih menurut Edwar Samsi, Bupati menyampaikan kendala pencapaian target PAD 2018. Yakni, rendahnya kesadaran pelaku usaha rumah makan sehingga penerimaan pajak rumah makan dan restoran masih rendah. Pelaku usaha sarang burung walet yang tidak berdomisili di Kepahiang sehingga sulit melakukan penagihan pajaknya. Serta tidak terealisasinya target retribusi pelayanan pasar karena terkendala penagihan terhadap pelaku usaha yang menempati los kios dan pekan kalangan.

‘’Menurut Pansus, masalah penagihan pajak dan retribusi itu menunjukan kurang kreativitas dan cara penagihan yang mengakibatkan kurang maksimalnya realisasi PAD di sektor pajak dan retribusi daerah. Sehingga perlu dilakukan pendekatan baru terhadap wajib pajak oleh OPD terkait. Serta perlu keberanian bupati untuk menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak,’’ kata Edwar.

Selain itu, Pansus juga meminta bupati untuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas/aset daerah yang dapat meningkatkan PAD. Seperti alat berat, rumah potong hewan, dan gedung guest house.

Juru bicara Fraksi Kebangkitan, Pembangunan Demokrasi, Hariyanto menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada Bupati. (foto.rahman jasin)

‘’Perlu juga dilakukan promosi dan evaluasi terhadap aset daerah yang disewakan untuk meningkatkan animo masyarakat dalam pemanfaatannya,’’ paparnya.

Pansus juga menilai pengelolaan belanja daerah APBD 2018 sudah efektif dan efisien dengan total belanja Rp.553,0 miliar dari pendapatan daerah Rp 683,3 miliar yang menghasil surplus Rp 9,7 miliar dengan realisasi belanja 93,17 persen.

‘’Pansus mengeritisi Silpa Rp 36,2 miliar. Disatu sisi baik karena efisiensi anggaran. Tapi menjadi kurang baik jika efisiensi dilakukan dengan mengurangi hak masyarakat untuk menikmati pelayanan dasar.

Usai penyampaian laporan Pansus, juru bicara 4 fraksi secara bergantian menyampaikan pendapat akhir. Yakni, Nurwito (dari fraksi Golkar, Inalia dari F-Nasdem, Eko Guntoro dari F-Gerindra dan Hariyanto dari F-KPD. Sedangkan  Fraksi PKPI tidak hadir. Tapi, pendapat akhirnya F-PKPI telah disampaikan secara tertlis ke dewan. (rjs)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*