Lara Ayu Lestari

Membangun Persatuan Pasca Pemilu

TEPAT 17 april 2019 kemarin, kita sudah melaksanakan pesta demokrasi atau yang biasa disebut pemilihan umum (pemilu). Pemilu 2019 dilaksanakan untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) se-Indonesia yang berjumlah 19.817 kursi untuk periode 2019–2024. Selain itu, ada 14 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional dari 27 partai yang mendaftar. Pemilu Legislatif tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Menurut hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilian Umum (KPU) terdapat 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 di luar negeri.

Proses pemilu tidaklah mudah, sehingga Indonesia patut berbangga karena dapat menyelesaikan proses pemilu yang cukup rumit dan memakan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Keberhasilan pemilu yang ada juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara KPU, Bawaslu dan DKPP serta Polri dan TNI, serta masyarakat Indonesia sehingga pemilu dapat berjalan tentram dan damai. Akan tetapi, dengan dilaksanakan pemilu juga membawa duka bagi sebagian masyarakat. Melalui data yang dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga 29 april 2019, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 304 anggotanya meninggal dunia dan 2.209 dilaporkan sakit.

Pemilu dan Hoax

Pemilu tahun  ini juga rentan terhadap retaknya kerukunan antar masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya perang online antar masyarakat. Banyak masyarakat yang menggunakan  platform media sosial untuk menulis pendapat dan asumsi mereka mengenai pemimpin yang menjadi pilihannya. Mereka menganggap calon pemimpin yang lain tidak jauh lebih baik daripada pilihannya dan pemimpin yang mereka pilih dirasa dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Bahkan, dalam Pilpres 2019, kedua calon presiden baik jokowi maupun Prabowo jelas-jelas memiliki tim buzzer yang bertugas menciptakan wacana, menangkal atau bahkan memproduksi bahan “kampanye hitam” di dunia maya. Sehingga tidak heran jika situasi di Indonesia sekarang digambarkan sebagai situasi yang darurat hoax.

Memang pada dasarnya, perbedaan pendapat adalah  hal yang biasa dalam suasana pemilu. Namun, jika perdebatan tersebut terus terjadi akan memberi dampak negatif bagi pemilih itu sendiri maupun para pemimpin yang mereka pilih. Hal ini tentu dapat memicu pertengkaran bahkan perpecahan bagi bangsa Indonesia jika perdebatan yang ada disertai dengan memfitnah satu sama lain, menebar ujaran kebencian, bahkan menyebar berita hoax. Hingga Agustus-Desember 2018, sebanyak 62 konten hoax terkait pemilu 2019 didientifikasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kementrian Kominfo). 11 konten hoax pada Agustus, 8 konten hoax pada September, 12 konten hoax pada Oktober, 13 konten hoax pada November, dan 18 konten hoax pada Desember.

Untuk itu, setelah pelaksanaan pemilu ini masyarakat diharapkan mampu menciptakan dan membangun kembali persatuan satu sama lain. Menang kalah dalam pemilu adalah hal yang biasa dan wajar terjadi. Dengan menghargai calon-calon yang terpilih tanpa permusuhan akan menciptakan hubungan yang harmonis bagi masyarakat. Kemudian yang harus ditekankan dalam pola pikir masyarakat adalah bukan siapa yang memimpin tapi apa kontribusi yang mampu  diberikan bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sudah seharusnya kita bersama-sama mewujudkan politik yang damai, hal ini dapat dilakukan dengan cara mendukung mereka yang terpilih untuk membangun Indoneisa. (**)

Biodata Penulis

Nama                : Lara Ayu Lestari

Prodi                 : Administrasi Publik

Instansi            : Universitas Negeri Yogyakarta

Email               : Laraayulestari@gmail.com

Nomor HP        : 085340926733

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*