Rakernas APPSI Bahas Kewenangan Gub Jatuhi Sanksi Bupati

BENGKULU – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), membahas beberapa rekomendasi usulan dan isu nasional. Rakernas dihadiri Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Gubernur Se-Indonesia, di Padang Convension Center, Sumatera Barat, Kamis (21/2).

Ketua Umum APPSI, Longki Djanggola menyampaikan beberapa rekomendasi APPSI pada Rakernas, antara lain terkait kewenangan gubernur dalam memberikan sanksi kepada bupati yang melakukan penyimpangan. Termasuk soal  pengadaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), serta peningkatan gaji kepala daerah.

Selain itu, isu nasional terkait harga tiket maskapai yang melambung tinggi, dan peningkatan produksi pangan agar impor berkurang.

“Rekomendasi disampaikan pada forum ini kesepakatan bersama, pandangan beberapa permasalahan, salah satunya perekrutan P3K yang menurut kami mengandung unsur politis dan peningkatan gaji gubernur yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab besar, namun penghasilan kecil apalagi OTT KPK banyak menyasar ke Kepala Daerah. Begitupun belakangan ini, dampak kenaikan tiket pesawat sangat memberatkan sehingga mempengaruhi sektor wisata dan industri,” ungkapnya.

Sedangkan  Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menanggapi isu nasional melambungnya harga tiket pesawat, hal ini tentu memberatkan masyarakat pengguna moda transportasi udara. Menurutnya, Stabilitas harga minyak dunia mempengaruhi harga Avtur, sehingga maskapai menaikkan harga dan memberlakukan bagasi berbayar sehingga penumpang sepi.

“Bisnis maskapai memerlukan cost sangat besar, sehingga sejak dulu banyak maskapai yang pailit. Pemerintah sudah mengintruksikan maskapai Garuda untuk menurunkan harga hingga 20%, namun hal tersebut nampaknya masih sulit dilakukan. Pemerintah masih berupaya mengkaji formula terbaik untuk mengatasi hal tersebut,” ucap JK sapaan akrabnya.

Wapres menyampaikan perkembangan zaman mewajibkan pemerintah melakukan inovasi untuk memajukan bangsa, swasembada pangan ternyata belum begitu efektif. Oleh sebab itu, langkah pembangunan industri manufaktur pada beberapa daerah diharapkan berkelanjutan karena mampu menyerap tenaga kerja.

“Menurut data, membangun industri manufaktur di daerah dapat menekan angka kemiskinan, dibandingkan memperbanyak lahan persawahan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan kenaikan harga tiket maskapai penerbangan sangat berpengaruh bagi tingkat kunjungan wisata ke daerah. Termasuk  pelaku usaha UMKM maupun ekspor sangat berat jika harus mengeluarkan cost melebihi biaya produksi. Disini kita membahas hal tersebut, yang sudah masuk isu nasional agar Menteri Perhubungan meninjau kembali tarif pesawat domestik yang melambung tinggi.

“Wapres sudah menanggapi keluhan tersebut, dan akan meninjau kembali penerapan tarif pesawat khususnya penerbangan domestik. Sebagai contoh saudara kita di Aceh, harus menempuh Aceh – Kuala Lumpur – Jakarta demi mendapat tiket murah, sedangkan tiket Aceh langsung ke Jakarta masih sangat mahal,” tuturnya.

Rohidin juga mengungkapkan Bengkulu memiliki wilayah yang sangat luas, dimana 43 persen merupakan wilayah hutan lindung.

Rohidin berharap, Provinsi Bengkulu yang memliki kawasan hutan lindung yang cukup luas mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. “Menurut saya argumennya sangat logis, karena provinsi kita harus mempertahankan kawasan hutan yang demikian luas, dan yang butuh keselamatan bukan hanya masyarakat Bengkulu, tapi Indonesia bahkan dunia,” pungkas Rohidin.

Rakernas APPSI di Padang, Sumatera Barat dilakukan serah terima jabatan Ketua Umum APPSI antara Gubernur Jawa Timur, Soekarwo ke Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola yang akan menjabat Ketua Umum APPSI hingga masa jabatan Gubernur usai. (rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*