Dr.Bukhori, SH, MH

Besok SK Menteri Soal Mutasi Pejabat Jajaran Kanwil ATR/BPN Digugat di PTUN

KEPAHIANG –  Jika tidak ada aral melintang, Selasa, (13/3),  Kasi Pengadaan Tanah Kantah ATR/BPN Kepahiang, Dr.A.Bukhori, SH, MH akan menggugat SK Menteri ATR/BPN tetang mutasi dan pelantikan pejabat jajaran Kanwil ATR/BPN Bengkulu di PTUN Bengkulu.

‘’Besok, Selasa, (13/3), kita akan bawa seluruh berkas gugatan ke PTUN. Jika dinyatakan lengkap, maka, saya akan langsung mendaftarkannya di PTUN Bengkulu,’’ jelas Bukhori kepada potretbengkulu.com, Senin, (12/3).

Dikatakan, pendaftaran berkas gugatan atas SK Menteri ATR/BPN di PTUN Bengkulu itu merupakan salah satu wujud kesadaran hukum ASN.

‘’Kita tidak ingin proses mutasi pejabat di lingkungan Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu dilakukan semena-mena. Tapi, mutasi harus dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang benar,’’ kata Bukhori.

Seperti diketahui, SK  pelantikan pejabat jajaran Kanwil ATR/BPN Prov Bengkulu  No.76/KEP-2.3.8/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani Menteri ATR/BPN-RI, Sofyan A Djalil dinilai cacat hukum. Karena SK itu bertentangan dengan PP No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. ”Karena SK itu cacat hukum maka harus dianulir,’’ jelas Bukhori.

Menurut Bukhori, di dalam pasal 190 ayat 3 PP No.11 Tahun 2017 disebutkan bahwa pejabat baru bisa dimutasi setelah menduduki jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

‘’Ternyata, ada beberapa pejabat di jajaran Kanwil ATR/BPN Prov Bengkulu yang baru 4 bulan menduduki jabatan sudah dimutasi. Misalnya, Adam Hawadi yang dilantik menjadi Kepala ATR/BPN Rejang Lebong, 20 Maret 2017. Lalu, tanggal 28 Agustus 2017  dimutasi menjadi Kabag TU Kanwil ATR/BPN Bengkulu. Dan, 1 Maret 2018 dilantik menjadi Kakantah ATR/BPN Kota Bengkulu. Begitu juga Widodo. 20 Maret 2017 Widodo dilantik menjadi Kakantah ATR/BPN Lebong, lalu, 1 Maret 2018 kembali mutasi dan dilantik menjadi Kabag TU Kanwil ATR/BPN Bengkulu,’’ jelas Bukhori.

Jadi, lanjut Bukhori, SK  mutasi pejabat itu jelas-jelas bertentangan dengan PP No.11 Tahun 2017 yang telah diundangkan sejak 7 April 2017. Atas dasar itu, Bukhori akan mengajukan gugatan PTUN Bengkulu.

Dikatakan, ada beberapa pihak yang akan diajukan  sebagai tergugat. Yakni, Menteri ATR/BPN, Kepala BKN, Kakanwil ATR/BPN Prov Bengkulu. Serta tim Baperjakat Kanwil ATR/BPN terdiri dari Kabag TU dan Kabid I-5.  (rjs)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*