Ketua Panwaslu Kepahiang, Rusman Sudarsono, SE. (foto.rahman jasin)

Rusman Sudarsono: Pemberi dan Penerima ‘’Money Politic’’ Dapat Dijatuhi Sanksi Hukum

KEPAHIANG – Panwaslu Kepahiang terus berusaha melakukan pengawasan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu 2019 yang dilaksanakan KPU.

‘’Misalnya, saat ini KPU sedang pelaksanakan verifikasi faktual (virtual) keanggotaan Perpol calon peserta Pemilu,’’ ujar Ketua Panwaslu Kepahiang, Rusman Sudarsono, SE dalam Rapat Koordinasi Pengawasan  Pemilu Partisipatif Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 di Hotel Puncak, Sabtu, (16/12).

Dalam sesi diskusi, kalangan wartawan dan BKMT menyampaikan pertanyaan terkait upaya pengawasan Pemilu.

‘’Biasanya terjadi kecurangan dalam penelitian fotokopi KTP dukungan sebagai persyaratan dukungan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu yang buram dan tidak bisa dibaca data yang tertera dalam fotokopi KTP itu. Jadi berpeluang TMS. Tapi, tetap diterima menjadi MS. Bagaimana  Panwaslu mencermati praktik ini?’’ujar Ikrok dari Radar Bengkulu,’’ kata Ikrok.

Menjawab pertanyaan itu, Rusman menjelaskan bahwa penelitian fotokopi syarat dukungan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu itu bisa saja masuk kategori belum memenuhi syarat atau BMS. Setelah dilakukan verifikasi faktual (vertual) baru bisa dinyatakan TMS atau MS.

‘’Saat ini, KPU belum menetapkan nama keanggotaan parpol sesuai Sipol. Sebab, saat ini meneliti atau menyingkronkan data dukungan parpol dengan Sipol. Mulai hari ini baru dilaksanakan vertual nama keanggotaan parpol. Diakukan pengecekan dan sinkronisasi KTP asli, KTA asli dan orangnya asli. Sehingga bisa ditetapkan TMS atau MS. Khusus pemberi dan penerima ‘’money politic’’ akan diberikan sanksi hukum,’’ tutur Rusman Sudarsono. (rjs)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*