Panwaslu Kepahiang gelar Rakor Pengawasan Pemilu Partisipatuf di Hotel Puncak, Sabtu, 16 Desember 2017. (foto.rahman jasin)

Panwaslu Berwenang Tangani Sengketa Pemilu Legislatif 2019

KEPAHIANG – Panwaslu Kepahiang menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengawasan Pemilu partisipatif. Rakor di gelar di aulla Hotel Puncak, pukul 09.00 WIB, Sabtu, (16/12).

Rakor dipimpin Ketua Panwaslu Kepahiang, Rusman Sudarsono didampingi Zainal dan Firmansyah selaku anggota Panwaslu.

‘’Rakor ini diikuti 34 peserta. Terdiri dari, para wartawan dan ibu-ibu badan kontak majelis ta’lim (BKMT) kabupaten dan kecamatan di Kepahiang,’’ jelas  Kepala Sekretariat Panwaslu Kepahiangm, Siti Atul Nuraini.

Ketua PWI Kepaihang, Her Permana Putra bersama wartawan mengikuti Rakor Pengawasan Pemilu Partisipatif, Sabtu, 16 Desember 2017. (foto.rahman jasin)

Dihadapan para peserta, Rusman Sudarsono menyampaikan materi tentang kelembagaan serta tugas dan wewenang Panwaslu Kepahiang.

‘’Pengawasan partisipatif seluruh elemen masyarakat ini sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pilpres 2019,’’ ujar Rusman.

Dikatakan, kelembagaan Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan dibentuk berdasarkan UU No 15 Tahun 2011 pasal 2. Nanti akan diubah menjadi Bawaslu yang bersifat permanen sesuai pasal 3 UU No 7 tahun 2017.

‘’Tugas Bawaslu sesuai UU No 7 Tahun 2017 adalah menlakukan pecegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. ASN dilarang ikut kampanye. Jika terlibat akan direkomendasikan ke instansi bersangkutan. Serta mengawasi putusan dan keputusan pihak berwenang. Selain itu Panwaslu juga berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu legislatif,’’ ujar Rusman Sudarsono. (rjs)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*