Kepala BPJS Curup, Syafrudin Imam Negara bersama wartawan usai jumpa pers, Rabu, 19 Desember 2019. (foto.rahman jasin)

2018 Tunggakan BPJS di RSUD Curup Nihil

REJANG LEBONG– Kepala BPJS Curup, Syafrudin Imam Negara menjelaskan, selama periode Januari – Oktober 2018, BPJS telah membayar lunas klaim biaya pengobatan peserta di RSUD Curup.

‘’Hingga saat ini kita tidak punya tunggakan di RSUD Curup. Seluruh klaim sudah kita bayar  lunas,’’  ungkap Kepala BPJS Curup, Syafrudin Imam Negara dalam jumpa pers  soal implementasian Perpres No 82 Tahun 2018 yang dihadiri wartawan media cetak dan elektronik, Rabu, (19/12).

Dikatakan, total pasien rawat jalan peserta JKN-KIS periode Januari – Oktober 2018 di RSUD Curup mencapai 34.355 peserta dengan biaya Rp 10.654.914.200. Serta pasien rawat inap sebanyak 7.415 peserta dengan biaya Rp.23.319.900.400.

‘’Jadi, total klaim yang kita bayar ke RSUD periode Januari-Oktober 2018 mencapai Rp.33.974.814.600. Jadi, kita sudah tidak ada tunggakan di RSUD Curup,’’ tutur Syafrudin.

Kepala BPJS Cabang Curup, Syafrudin Imam Negara saat memaparkan Perpres No 82 Tahun 2018, Rabu, 19 Desember 2018.(foto.rahman jasin)

Dikatakan, total  peserta JKN-KIS Rejang Lebong sebanyak 140.692 peserta. Terdiri dari peserta yang dibiayai dana APBN sebanyak 100.650 peserta, peserta yang dibantu APBD Rejang Lebong sebanyak 22.369 peserta. Serta 17.673 peserta mandiri.

‘’Sedangkan peserta JKN-KIS Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong dan Bengkulu Utara yang bernaung di Kantor BPJS Curup sebanyak 441.793 peserta. Terdiri dari penerima bantuan iyuran APBD sebanyak 289.706 peserta, APBD 59.723 peserta. Ditambah peserta mandiri sebanyak 92.364 peserta,’’ ujar Syafrudin.

Diakui Syafrudin, Perpres No 82 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan payung hukum JKN-KIS. Misalnya dalam Perpres ini mengatur kepesertaan bayi baru lahir.

Kepala BPJS Cabang Curup, Syafrudin Imam Negara saat memaparkan Perpres No 82 Tahun 2018, Rabu, 19 Desember 2018.(foto.rahman jasin).

‘’Setiap bayi lahir paling lama 28 hari wajib didaftarkan ke BPJS. Selain itu, Kades dan perangkat desa juga  masuk kelompok pekerja penerima upah. Peserta yang keluar negeri  selama 6 bulan dapat menghentikan kepesertaannya. Suami istri yang sama-sama pekerja wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen pekerja penerima upah,’’ katanya.

Sedangkan peserta yang menunggak lebih dari 1 bulan  statusnya akan diaktifkan jika sudah membayar bulan tertunggak  paling banyak 24 bulan.

‘’Untuk pekerja yang di-PHK tetap mendapat hak manfaat paling lama 6 bulan tanpa membayar iyuran dengan pelayanan kelas III,’’ papar Syafrudin. (rjs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*