Hari Mulyawan, SE

Target Rp 1,7 Miliar
Hingga Oktober BPKD Himpun Pajak Galian C Rp. 917 Juta

REJANG LEBONG– Kabid Penagihan dan Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong, Hari Mulyawan,SE optimis mampu merealisasikan target pajak galian C berupa batu  gunung, batu koral dan pasir tahun 2018 senilai Rp.1,7 miliar.

‘’Pajak material batu gunung, batu koral dan pasir ini kita tarik berdasarkan UU No 25 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selagi undang-undang itu belum dicabut, penarikan pajak material ini tetap kita lakukan di daerah. Yang ditangani provinsi saat ini adalah berkaitan dengan izin usaha tambangnya. Sedangkan penarikan pajak tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota sesuai undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah,’’ jelas Hari Mulyawan.

Dikatakan, hingga akhir Oktober 2018 sudah terhimpun pajak batu gunung, batu koral dan pasir senilai Rp.887 juta dari pengusaha tambang batu gunung, batu koral dan pasir berizin di Rejang Lebong. Ditambah, Rp. 30 juta dari kontraktor jasa konstruksi selaku pengguna material batu kali, batu gunung dan pasir. Jadi, total PAD dari pajak ini sudah mencapai Rp.917 juta,’’  jelas Hari Mulyawan.

Dikatakan, saat ini ada 28 pengusaha tambang galian C, batu gunung, batu koral dan pasir yang memiliki izin operasional. Dari 28 usaha tambang galian C yang memiliki izin itu, ada 5 usaha tambang belum beroperasi, 5 usaha tambang tidak beroperasi. Jadi, sisanya, hanya 18 tambang batu koral, batu gunung dan pasir berizin yang beroperasi.

‘’Kita optimis, target penerimaan pajak Rp 1,7 miliar dari usaha tambang batu gunung, batu koral dan pasir ini akan tercapai. Soalnya, banyak banyak kontrakor jasa konstruksi yang belum mencairkan dana proyek. Total material yang digunakan kontraktor itu disesuaikan dengan RAB dari pemberi pekerjaan. Besar pajaknya, 25 persen dari harga 1 M3 material untuk badan usaha dan 20 persen untuk pengguna pribadi,’’  tutur Hari Mulyawan.

Diakui Hari Mulyawan, harga patokan 1 M3 material batu gunung, batu koral dan pasir di Rejang Lebong sudah ditetapkan. Misalnya, harga 1 M3 batu pecah ukuran 1/1 Rp.210.000, batu pecah ½ Rp 200.000, batu pecah 2/1 Rp 200.000, batu pecah 2/3 Rp.180.000, batu pecah 3/5 Rp.190.000 dan batu pecah 5/7 Rp.150.000. Abu batu Rp.300.000, basecate A dan B Rp.150.000.

Serta pasir bangunan Rp 60.000 per M3, pasir urug Rp 25.000, batu kali/batu gunung Rp.60.000, sirtu atau pasir batu Rp.55.000. kerikil koral Rp.55.000.

Apakah sistem penarikan pajak dan dibebankan kepada pengusaha tambang dan kontraktor jasa konstruksi sebagai pengguna itu tidak tumpang tindih? Bagaimana sistem penarikan pajaknya?

 ‘’Pajak dari pengusaha tambang berizin kita tarik berdasarkan total produksi terjual. Jika kontraktor bisa memperlihatkan bukti pembayaran pajak atas material yang dibeli dari pengusaha tambangnya, maka, kita tidak akan menarik pajaknya lagi,’’ jelas Hari.

Jika dibeli dari pengusaha tambang ilegal?

‘’Pajaknya kita tarik dari kontraktor jasa konstruksi selaku pengguna materialnya,’’ ujar Hari.

Bagaimana jika pengusaha tambang tidak membayar pajak material yang dibeli oleh perusahaan jasa konstruksi secara khusus. Karena pembayaran pajaknya dilakukan pengusaha tambang secara global?

 ‘’Pengusaha jasa konstruksi selaku pengguna tetap dibebani pajaknya sesuai dengan perhitungan pihak pemberi pekerjaan,’’ kata Hari.

Jadi pembayaran pajak material ini bisa terjadi tumpang tindih?

Atas pertanyaan ini, Hari Mulyawan tidak bisa memberikan penjelasan rinci. Hari tetap bersikukuh bahwa pajak material ini tetap dibebankan kepada pengusaha tambang dan kontraktor jasa konstruksi selaku pengguna. ”Kita sarankan kontraktor membeli material di usaha tambang yang berizin. Karena usaha tambang ilegal tidak bisa ditarik pajaknya,” demikian Hari Mulyawan.(rjs)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*