Impian masyarakat Bengkulu untuk menikmati sarana transportasi kereta api sepertinya bakal pupus.

Pemerintah Pusat Hapus Pembangunan Rel Kereta Api Bengkulu-Muara Enim

BENGKULU – Pembangunan rel kereta api Pulau Baai, Bengkulu – Muara Enim, Sumsel dicoret dari daftar pembangunan strategis nasional (PSN) 2018.

‘’Pemerintah pusat sepertinya hanya memberikan harapan palsu. Ini terungkap dalam perubahan kedua Perpres No 56 Tahun 2018 Tentang PSN yang ditandatangani 20 Juli 2018,’’ jelas anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, MM, Senin, (30/7).

Padahal, lanjut Jonaidi, Pemprov Bengkulu bersama beberapa Pemkab dan Pemkot telah melakukan persiapan untuk mendukung pelaksanan pembangunan rel kereta api.

“Awalnya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 58 Tahun 2017 Tentang PSN terdapat ratusan rencana pembangunan. Bengkulu kebagian 2 item. Yakni pembangunan jalan tol Bengkulu – Lubuk Linggau dan rel kereta api dari Pulau Baai, Bengkulu – Muara Enim. Tapi, dalam perubahan kedua Perpres No 56 Tahun 2018 yang diteken 20 Juli 2018 pembangunan rel kereta api itu hilang. Yang ada hanya pembangunan jalan tol Bengkulu – Lubuklinggau saja,’’ tutur Jonaidi.

Jadi lanjut Jonaidi, dengan pencoretan itu  berarti wilayah Bengkulu belum termasuk skala prioritas pembangunan nasional. Padahal Bengkulu ini memiliki sejarah besar bagi Indonesia.

‘’Dengan fakta ini juga tidak menutup kemungkinan kedepan rencana pembangunan jalan tol juga hilang. Maka dari itu pihaknya berharap agar Pemprov dapat lebih progresif dan cekatan dalam mencari anggaran di pusat untuk pembangunan infrastruktur. Sosalnya saat ini Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat sudah berkurang, PSN juga turut berkurang. Apalagi seperti PSN itu, tidak sedikit persiapan yang harus dilakukan,’’ ujar Jonaidi.

Karena, sambung Jonaidi, bisa saja hilangnya rencana pembangunan rel kereta api itu disebabkan pusat terlalu lama menunggu kesiapan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

“Misal dari segi pembebasan lahan, pinjam pakai kawasan, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Perda RTRW, dan persiapan lainnya yang menjadi landasan bagi pemerintah pusat untuk menyusun DED ataupun kebutuhan lain untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut,” ujarnya.

Disinggung soal penyebab pasti hilangnya rencana pembangunan itu, Jonaidi mengaku tidak mengetahui secara pasti kenapa pemerintah pusat menghilangkannya.

“Mungkin saja karena negara kita ini sudah miskin, dan tidak ada uangnya lagi. Terlebih seperti yang diketahui pembangun ini menggunakan jasa investor, dan mungkin saja investornya tidak dapat,” beber Jonaidi.

Sedangkan Plt Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA ketika dikonfirmasikan menjelaskan, proyek pembangunan rel kereta api akan tetap berjalan dan tidak tergantung dengan dana APBN. Karena pembiayaan pembangunannya dilaksanakan pihak investor.

“Apalagi saat ini terkait rencana pembangunan itu kita sudah selesai pada penetapan trase atau rute, yang berarti selanjutnya sudah masuk tahapan pembebasan lahan,” demikian Rohidin.(P-03)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*